Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menggunakan politik anggaran untuk memastikan program swasembada pangan tercapai. Anggaran pemerintah daerah yang gagal mencapai target produksi pangan akan dipangkas.
Program kedaulatan pangan adalah fokus utama pemerintah pada 2015. Kebutuhan beras, jagung, kedelai, dan gula secara bertahap akan dipenuhi oleh produksi lokal secara bertahap mulai tahun depan.
Sasaran pertama pemerintah adalah swasembada beras. Produksi sawah akan ditingkatkan dalam tiga tahun ke depan hingga produksi beras domestik bisa surplus 10 juta ton.
Jokowi akan mengajukan tambahan belanja sekitar Rp23,5 triliun untuk program kedaulatan pangan dalam RAPBN-P 2015. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan bendungan, rehabilitasi irigasi, dan bantuan alat pertanian.
Namun, kucuran dana itu diberikan dengan syarat. Pemerintah daerah yang menerima dana program kedaulatan pangan harus bisa memenuhi target tambahan produksi beras yang mereka tetapkan sendiri.
"Tapi ada catatan, kalau bekerja dengan saya ada target, ada risiko. [Kalau pemda tidak bisa penuhi target] enggak akan dapat anggaran," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerja ke Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (26/8/2014).
Menteri Pertanian Amran Sulaeman memaparakan beberapa pemerintah provinsi berkomitmen memberikan tambahan produksi beras berjumlah total 11 ton.
Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing berjanji menambah produksi 2 ton beras, Jawa Tengah memasang target tambahan produksi 1,5 juta ton, sedangkan Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara berkomitmen memberikan tambahan produksi 1 juta ton.
"[Total komitmen provinsi] seluruhnya 11 juta ton, jika separuh terpenuhi, swasembada tercapai," kata Amran.
Kementerian Pertanian tahun depan bisa mendapatkan tambahan anggaran Rp15 miliar melalui APBN-P 2015. Tambahan tersebut seluruhnya akan dialokasikan untuk program kedaulatan pangan hingga total anggaran kedaulatan pangan kementan mencapai Rp30 triliun.
Amran menjelaskan sebagian besar belanja Kementan tahun depan akan disalurkan untuk memberi bantuan benih, pupuk, peralatan pertanian dan perbaikan irigasi.
Adapun Kementerian PU-Pera mendapatkan dana Rp12 triliun untuk program kedaulatan pangan dari total anggaran Rp32 triliun. Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan dana itu belum cukup dan masih berharap tambahan dana untuk program pembangunan perbatasan.
