Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MENEROPONG EKONOMI JATENG 2015: Infrastruktur Berjalan Lambat

Sektor infrastruktur dipandang sebagai salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Ilustrasi. /Bisnis.com
Ilustrasi. /Bisnis.com

Bisnis.com, SEMARANG - Sektor infrastruktur dipandang sebagai salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

General Manager Monetisasi Bisnis Indonesia Lahyanto Nadie mengatakan kelangsungan industri khususnya manufaktur sangat bergantung dengan keberadaan infrastruktur.

"Masalah klasik, dunia usaha memang membutuhkan penopang infastruktur yang kuat untuk jalur distribusi," ujarnya dalam Outlook Ekonomi, Meneropong Ekonomi Jawa Tengah 2015 oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Bisnis Indonesia, Rabu (3/12/2014).

Menurutnya, dari hasil survei daya saing yang dilakukan Bisnis, sektor manufaktur masih menjadi primadona. Namun, kendala terbesar yang menjadi cacatan untuk 2015 ada pada kualitas pendukung infrastruktur.

Pengamat Ekonomi Makro Universitas Atma Jaya Jakarta A. Prasetyantoko mengatakan kunci pembenahan infrastruktur ada pada kerangka kebijakan pemerintah.

"Soal membangun, saat ini kemajuan teknologi sangat membantu sekali. Saya menduga sisi teknis untuk bangun pelabuhan atau jalan tol tidak lama. Yang lama soal perizinan dan lahan, kebijakan pemerintah," katanya.

Secara umum, harapnya, perlu komitmen pembangunan infrastruktur harus muncul sebagai bukti lancarnya perizinan dan dukungan pemerintah pada dunia industri.

Ekonom Universitas Katolik Soedijapranata Semarang Ika Rahutami menegaskan infrastruktur merupakah kunci untuk akselerasi pertumbuhan perekonomian.

Menurutnya perlu ada komitmen bersama dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mengawal kinerja pembangunan infrastruktur, setidaknya melalui anggaran belanja.

Di Jateng, katanya, struktur APBD untuk infrastruktur tidak besar, namun perbaikan infrastruktur bisa dilakukan 2014 melalui pemanfaatan dan optimalisasi anggaran sektor lain yang kurang memberi dampak langsung untuk masyarakat.

"Ada komitmen bersama, maka beberapa anggaran yang tidak berimpact terhadap kepentingan masyarakat, mulai dipotong. Keberanian memotong yang tidak efektif efisien ini yang perlu didukung dari pusat sampai daerah."

Selain itu, kata Ika, perbaikan dan pembangunan infrastruktur perlu melibatkan pihak swasta sehingga pelaksanaan kinerjanya bisa lebih kuat dan solid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sepudin Zuhri

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper