Bisnis.com, DEPOK—Kalangan pengembang berharap ada jatah porsi pengerjaan proyek rumah MBR bagi pihak swasta menyusul adanya rencana pemerintah menguatkan kembali fungsi Perum Perumnas.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelumnya menegaskan akan mengembalikan fungsi Perusahaan Umum Perumahan Nasional tersebut sebagai penyedia hunian bagi MBR dengan melarang mengerjakan proyek komersial.
Dengan demikian, perum milik BUMN tersebut sebagian besar akan banyak menggarap proyek pengerjaan rumah MBR yang selama ini juga dilakukan pihak swasta.
Abun Yamin Syam, Koordinator Apersi Wilayah IV mengatakan pengembang swasta perlu dilibatkan dalam pengerjaan proyek rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.
Pasalnya, selama ini pihaknya mengklaim telah membantu membangun rumah MBR sekitar 30% di berbagai daerah.
"Jadi kami berharap porsi pengerjaan proyek rumah MBR antara Perumnas dan pengembang swasta bisa dilakukan bersamaan," ungkapnya pada Bisnis, Jumat (28/11/2014).
Dia memaparkan pengerjaan rumah MBR selama ini dilakukan di kawasan Depok, Karawang, Purwakarta, Subang dan daerah lainnya sesuai dengan harga tanah dengan harga maksimal Rp150.000 per meter untuk setiap rumah.
Adapun, rerata harga rumah MBR dipatok sekitar Rp130 juta per unit dengan skema angsuran sesuai yang telah ditetapkan masing-masing pengembang dan pemerintah daerah.
Akan tetapi, pihaknya mengeluhkan adanya beberapa hambatan selama proses pengerjaan rumah MBR tersebut. "Perizinan yang lambat dan pungli masih terjadi," paparnya.
Abun berharap setelah dibentuknya pemerintahan baru, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses perizinan hingga pascapembangunan rumah MBR bisa lebih ditingkatkan dengan berbagai kemudahan.
"Terutama yang kami minta adalah infrastruktur menuju lokasi perumahan MBR yang dibangun harus bagus, dan pemecahan sertifikat tanah dari BPN harus dipermudah," ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Depok Muhammad Roni.
Dia berharap Perumnas membagi porsi pengerjaan proyek rumah MBR dengan pihak pengembang swasta.
Roni menuturkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Apersi dan REI Kota Depok untuk membicarakan tindak lanjut Pemkot Depok yang berencana membangun rumah MBR di Kota belimbing tersebut.
"Setelah ada kesepakatan semua pihak, nanti kami akan usulkan ke pemerintah agar ada pembagian porsi pembangunan rumah MBR. Jangan sampai Perumnas ke depannya menggarap semua," paparnya.
Sebelumnya, Pemkot Depok telah mengumpulkan sejumlah pengembang di kota tersebut untuk sama-sama membangun perumahan MBR sebagai program pemerintah membantu warga setempat yang membutuhkan hunian layak.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Kania Parwanti menuturkan pihaknya tengah menyiapkan aturan terkait skema pembangunan rumah MBR di kota tersebut.
Dia menyatakan perumahan MBR bisa dibangun di sejumlah kawasan Kota Depok sesuai yang disepakati dengan pihak pengembang. Yang jelas, kata dia, kawasan yang akan dibangun sudah memenuhi kriteria pengembang dan rumah MBR.
"Saat ini kami tengah memfasilitasi dulu siapa saja pengembang yang berminat. Nanti diusulkan ke pemerintah pusat. Untuk target berapa unit yang akan dibangun, kami tengah mendatanya," papar Kania.
