Bisnis.com, JAKARTA -- Para ahli mengingatkan pemerintah masih terdapat lebih dari 5.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi peruntukan wilayah yang harus diselesaikan.
Untuk itu, tantangan pembangunan yang akan dilakukan secara massif oleh kabinet Kerja dibawah Presiden Joko Widodo harus diarahkan pada penyelarasan ketersedian lahan dengan target pembangunan. Para ahli ini menuntut dilakukan sertifikasi bagi para perencana agar memiliki standar yang sama
"Pekerjaan perencanaan tata ruang di Indonesia harus bersertifikat perencana dari Ikatan Ahli Perencana (IAP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan demikian kualitas dan integritas produk-produk rencana tata ruang di Indonesia dapat di capai untuk menciptakan ruang hidup yang nyaman, aman dan produktif," ungkap Bernardus Djonoputro, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11).
Menurutnya, sertifikasi ini mengemuka dalam dialog Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan IAP. Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan dalam dialog menyampaikan kesiapan Kementerian ATR untuk bekerjasama dengan Badan Sertifikasi Perencana IAP untuk sertifikasi perencana dalam kegiatan perencanaan di Kementerian nya.
Dalam waktu dekat akan segera ditanda tangani MOU antara Kementerian ATR dengan IAP dalam proses sertifikasi perencana. Selain itu juga akan dibuat benchmark kualitas kenyamanan hidup perkotaan melalui program IAP Most Livable City Index, yaitu index persepsi masyarakat tentang pelaksanaan perencanaan dalam menciptakan kota yang lebih nyaman.
Kehadiran pemerintah melakui kementerian yang membawahi Tata Ruang menjadi penting untuk merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonesia.
"Fokus ke depan adalah pemanfaatan ruang Indonesia yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat, dan tata ruang menjadi panglima pembangunan dan pemanfaatan ruang."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
