Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tidak boleh langsung menuruti permintaan Jepang yang menginginkan percepatan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Sri Adiningsih, Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Yogyakarta, mengatakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya masih memerlukan kajian mendalam.
Apalagi, pembangunan tersebut akan mengganggu produksi minyak dan gas di Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik Pertamina.
"Makanya, harus ada studi analisis, kalau ada banyak minyak dan gas, berapa cadangannya, bagaimana keuntungan dan kerugiannya," ujarnya, Kamis (14/11/2014).
Menurut Sri, pembangunan pelabuhan tersebut jangan sampai hanya menguntungkan bagi Jepang, demi mempermudah pengapalan produk otomotifnya yang berada di wilayah tersebut.
"Saya kira begini, keputusan untuk membangun atau tidak, itu harus didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. Jangan kemudian pertimbangan utamanya adalah kepentingan Jepang. Jangan seperti itu," tandasnya.
Sri kembali mewanti-wanti agar pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mengutamakan kepentingan Indonesia, terlebih sektor migas merupakan salah satu sektor vital. "Kepentingan Indonesia yang harus diutamakan," ujarnya.
Makanya, pertimbangan dan kajiannya harus benar-benar komprehensif agar tidak merugikan Indonesia. Dengan demikian, tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga ketahanan energi.
"Makanya itu harus dievaluasi semuanya. Semua harus ada angka dan datanya, berapa lama cadangan migasnya, berapa kerugian-keuntungan, RTRW, dan sebagainya. Itu tidak bisa langsung mudah ditentukan menguntungkan atau tidak dan langsung bangun pelabuhan. Evaluasi lagi, apapun yang dilakukan harus utamakan kentingan Indonesia," tegasnya.
Sebelumnya, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki menemui Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk meminta pemerintah mempercepat pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
Lobi serupa juga dilakukan oleh PM Jepang kepada Presiden Jokowi. Alasan percepatan, menurut pihak Jepang, untuk mempercepat keluar masuk arus barang dari kawasan industri ke pelabuhan.
