Bisnis.com, JAKARTA—Target penciptaan kesempatan kerja pemerintah sebanyak 220.000 orang untuk 1% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diprediksi meleset seiring lemahnya penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memperkirakan kesempatan kerja yang dihasilkan tahun ini sebanyak 200.000 orang, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,1%.
“Penciptaan kesempatan kerja pada tahun ini memang bakal jeblok. Selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk pun jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu,” katanya ketika dihubungi, Minggu (02/10).
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tenaga kerja yang terserap dari realisasi investasi sepanjang Januari-September 2014 mencapai 960.336 orang, atau turun 46% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,39 juta orang.
Berbanding terbalik, nilai realisasi investasi periode Januari-September 2014 justru tumbuh 16,8% dari periode yang sama tahun lalu, menjadi Rp343 triliun. Adapun, Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang 67% dari total realisasi, atau sebesar Rp228,3 triliun.
Enny mengungkapkan kurang menariknya industri padat karya di Indonesia menjadi penyebab rendahnya penciptaan lapangan kerja. Hal itu dikarenakan pemerintah selama ini belum sepenuhnya memfasilitasi kebutuhan industri padat karya.
Dia menilai tidak adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga membuat pemerintah kesulitan dalam menggenjot iklim investasi, termasuk penciptaan lapangan kerja. Padahal, masing-masing kementerian memiliki blueprint masing-masing dalam mendorong investasi.
“Masing-masing kementerian pasti sudah ada, kenapa tidak dikoordinasikan dengan BKPM. Kenapa BKPM jalan sendiri. Aturannya pun sendiri-sendiri, tidak menopang tenaga kerja itu tadi. Harusnya, ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian,’ tuturnya.
Selain itu, sulitnya mendorong industri padat karya juga disebabkan a.l. pertama, inkonsistensi dalam implementasi regulasi ketenagakerjaan. Di samping itu, iklim ketenagakerjaan juga belum cukup ramah bagi investor.
Kedua, ketidakpastian penetapan upah buruh atau upah minimum regional (UMR). Ketiga, ketersediaan tenaga kerja yang membludak, tetapi tidak didukung dengan keahlian yang mumpuni, atau sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami kira persoalan penciptaan lapangan kerja ini paling urgent untuk segera ditangani oleh pemerintahan Kabinet Kerja. Apalagi, elastisitas kesempatan kerja dalam beberapa tahun terakhir ini kian menyusut saja,” jelasnya.
Senada, pengamat kebijakan publik Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Wijayanto Samirin mengatakan kesempatan kerja yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi setiap 1% memang cenderung melandai.
Dia menilai dunia usaha cenderung lebih memilih melakukan efisiensi, dengan memperkenalkan teknologi baru, dan lebih berhati-hati merekrut karyawan baru akibat peraturan perburuhan yang semakin tidak fleksibel.
“Saya khawatir tingkat pengangguran juga akan ikut meningkat. Apalagi, tingkat suku bunga yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, dimana merupakan salah satu hambatan utama terciptanya lapangan kerja pada tahun ini, ” tuturnya.
