Bisnis.com, BANDUNG - Organisasi Angkutan Darat Kota Cimahi Jawa Barat berharap subsidi tetap diberikan terhadap angkutan umum jika rencana kenaikan bahan bakar minyak Rp3.000 per liter jadi direalisasikan.
Ketua Organda Kota Cimahi Jabar Dida Suprinda mengatakan pemerintahan yang baru harus mampu menunjukan komitmennya terhadap angkutan publik sebagai tulang punggung transportasi 'wong cilik' dengan memberikan subsidi terhadap angkutan umum.
"Dengan kata lain, meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa dihindari, kami berharap angkutan umum ini mendapatkan subsidi khusus karena apa yang kami lakukan itu menyangkut orang banyak dan tidak mampu," katanya kepada Bisnis, Jumat (31/10/2014).
Dia melanjutkan akhir-akhir bisnis angkutan umum tengah limbung, akibat kalah bersaing oleh kendaraan seperti sepeda motor yang semakin banyak diminati oleh masyarakat akibat harganya yang semakin terjangkau.
Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi dipastikan akan berdampak terhadap melonjaknya tarif angkutan umum. Penyesuaian tarif perlu dilakukan agar para pengusaha angkutan mampu bertahan di saat harga sparepart dan bahan bakar kian melambung.
"Ketika BBM naik, maka yang kami harapkan subsidi itu diberikan untuk orang dan barang," ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya berusaha keras untuk menghindari terjadinya penyesuaian tarif meskipun terkena dampak kenaikan harga BBM.
Karena apabila tarif harus dinaikan, maka dikhawatirkan penumpang akan semakin kabur.
"Karena persaingan antar moda semakin ketat. Kenaikan harga BBM sebelumnya pun telah membuat harga spare part naik hingga 200% dan tidak mungkin turun lagi," ujarnya.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat setuju jika pemerintah menaikkan BBM bersubsidi sebelum tahun depan.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja menegaskan selama ini BBM subsidi banyak dikonsumsi kalangan menengah atas sehingga tidak tepat peruntukannya.
"Sekarang yang banyak membeli BBM itu kalangan menengah atas, sementara masyarakat kecil tetap saja terbebani," katanya.
Dia menjelaskan nantinya sebagian subsidi itu harus dipastikan dapat dialihkan kepada infrastruktur untuk mengembangkan laju investasi di daerah agar berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.
"Kami ingin pemerintahan bijak dan tegas untuk membuat sebuah aturan, sehingga jelas konsekuensinya," ujarnya.
