Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Bidang Energi Sarana dan Prasarana Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Siswaryudi Heru keberatan jika Pemerintah tidak memberikan proteksi kepada nelayan terkait penaikan harga BBM.
Menurutnya, 20 juta nelayan dari total 37 juta nelayan saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Dia mengatakan hal tersebut akan semakin memberatkan nelayan.
“Saya tidak masalah jika harga BBM naik, tapi harus ada solusi tersendiri untuk nelayan. Harus ada proteksi, kalau mereka tidak dilindungi semua bisa terkapar,” katanya.
Padahal, Siswaryudi melanjutkan, buruknya distribusi saat ini membuat nelayan di lapangan menebus harga BBM bukan dengan harga resmi subsidi Rp5500, melainkan mencapai hingga Rp8000 – Rp9000.
“Kalau dinaikan jadi Rp9000, maka petani di lapangan bisa jadi menebus Rp12000. Ini kan harus ada perlindungan, mereka akan merugi terus,” katanya.
Siswaryudi mengatakan pengalihan subsidi dalam bentuk kebutuhan lainnya tidak akan banyak membantu petani, soalnya biaya BBM menyumbang 60% dari biaya produksi nelayan untuk berlayar.
“Dana subsidi itu apa mau dialihkan ke infrastruktur? Nelayan kan tidak pakai jalan tol. Kalau bisa, harga dinaikkan saja dulu di darat, jangan dulu di tingkat nelayan,” katanya.
Menurutnya, pengawasan menjadi kunci agar BBM bersubsidi bida diterima nelayan dengan tepat.
“Harus ada solusinya untuk nelayan. Harus dicari cara bagaimana fungsi kontrol yang tepat untuk mengawasi bbm bersubsidi dengan transparan. Lalu bantuan-bantuan langsung serahkan ke dinas setempat supaya tepat sasaran,” katanya.
