Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KEDAULATAN PANGAN: 11 Bendungan Dibangun Mulai 2015

Pemerintah menargetkan groundbreaking 11 proyek bendungan pada 2015, sebagai bagian dari program kedaulatan pangan Presiden Joko Widodo.n
Pembangungan bendungan/Bisnis
Pembangungan bendungan/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan groundbreaking 11 proyek bendungan pada 2015, sebagai bagian dari program kedaulatan pangan Presiden Joko Widodo.
 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah ingin mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan.
 
Jokowi menargetkan pembangunan minimal 20 bendungan baru sepanjang 2014–2019 untuk menambah kapasitas air irigasi sebanyak 14 miliar meter kubik.
 
“Beliau [Presiden Jokowi] menaruh perhatian pada pembangunan bendungan dan irigasi untuk menuju kedaulatan pangan,” kata Basuki usai menghadiri rapat di Kantor Presiden, Kamis (30/10).
 
Sebagai tahap pertama, Kementerian PU-Pera segera menggelar proses tender proyek pembangunan 5 bendungan 2014 yang tertunda akibat kesibukan politik.
 
Proyek tersebut terdiri dari Keureuto di Aceh, Pamarayan di Banten, Raknamo di Nusa Tenggara Timur, Logung di Jawa Tengah, dan sebuah bendungan di Kalimantan Timur.
 
“Kita akan mempercepat pengadaannya agar 5 bendungan itu ditandatangani kontraknya pada 2014 sehingga mulai pembangunan fisik pada 2015,” kata Basuki.
 
Basuki menjelaskan proyek pembangunan bendungan akan memanfaatkan daftar 73 lokasi potensi pembangunan bendungan yang dimiliki Kementerian PU-Pera.
 
Sampai saat ini, Kementerian PU-Pera telah melakukan studi lapangan di 47 lokasi dan telah memulai pengerjaan pembangunan bendungan di 16 lokasi.
 
Pemerintah Jokowi juga menyiapkan mata anggaran khusus untuk rehabilitasi 3 juta hektare lahan irigasi rusak dari 7,2 juta hektare lahan irigasi di seluruh Indonesia.
 
Lahan irigasi yang rusak terdiri dari 500.000 hektare lahan tanggung jawab pemerintah pusat, 500.000 hektare tanggung jawab provinsi, dan 2 juta hektare tanggung jawab kabupaten/kota.
 
“Untuk yang di bawah pemerintah pusat ditangani Kementerian PU-Pera. Untuk provinsi dan kabupaten, Presiden meminta disediakan dana alokasi khusus irigasi,” papar Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ismail Fahmi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper