Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Khotibul Umam Wiranu mendukung rencana pengalihan titik pembangunan Pelabuhan Internasional dari Cilamaya ke Kabupaten Semarang atau Tegal di Provinsi Jawa Tengah.
Posisi Pelabuhan berskala Internasional di Jateng, menurut Umam, lebih tepat guna memangkas kemacetan jalur distribusi barang di Pulau Jawa. Selain di Jateng, dibutuhkan pelabuhan berskala internasional di daerah Jawa Timur.
“Sesuai dengan program kemaritiman Jokowi, lalu-lintas laut harus diefektifkan agar barang mudah didistribusikan. Saat ini kita butuh pelabuhan berskala internasional di luar Jakarta, yakni di Jateng dan Jatim, sehingga jalur transportasi tidak bertumpuk di darat,” ujarnya, Selasa (28/10/2014).
Pada periode Pemerintahan SBY, pihaknya turut mengawal perluasan dan peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok hingga ke wilayah Bekasi. “Namun di daerah Bekasi dan Pakishaji ini airnya dangkal, sehingga kapal besar sulit masuk,” ujarnya.
Untuk mendorong efisiensi jalur distribusi barang dan mengurangi kemacetan di jalur darat, tutur Umam, perlu dilakukan percepatan pembangunan pelabuhan berskala internasional di Jawa Tengah.
“Dengan adanya pelabuhan internasional di Jawa Tengah, terserah mau ditempatkan di Tegal atau Semarang, distribusi barang bisa lebih efisien, dan transportasi orang juga tidak bertumpuk di darat,” ujarnya.
Menurut Umam, jalur transportasi darat selama ini selalu bermasalah, lantaran ruas jalan tidak pernah berkembang sejak masa Belanda.
Sementara itu, produksi motor dan mobil terus berlangsung. Karena itu, pemerintah harus mencari solusi agar permasalahan transportasi tidak semakin kacau.
Umam juga mengungkapkan bahwa selama ini Pemerintah tidak pernah membenahi jalur transportasi, karena infrastrukturnya banyak yang tidak layak.
Adapun anggaran negara juga tidak pernah cukup untuk membenahi jalur transportasi di seluruh wilayah Indonesia. “Urusan pembangunan fisik ini bukan soal siap atau tidak siap. Karena kalau pemerintah membangun secara mandiri, tidak pernah siap," ujarnya.
Kendala itu bisa diselesaikan dengan mengundang investor. Sebab, kata Umam, APBN terbatas dan dibutuhkan untuk program lain yang juga sangat urgen.
Padahal untuk membangun satu pelabuhan saja, minimal butuh Rp1 trilyun. "Kalau pemerintah mau membangun sendiri, jelas tidak mungkin terwujud. Jadi mau tidak mau harus mengajak investor, tinggal diatur bagaimana mekanisme percepatan pembangunannya dan bagaimana bagi hasilnya,” paparnya.
Pendapat senada disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainir Richard. Menurut Richard, pelabuhan berskala internasional di Jawa Tengah akan lebih bermanfaat dan efektif dalam mengurangi beban anggaran negara di bidang transportasi.
“Tidak hanya memangkas jalur distribusi barang dan orang, tapi juga akan mengurangi beban APBN dalam hal perawatan jalan. Karena nantinya angkutan barang bertonase tinggi yang selama ini jadi penyebab utama kerusakan jalan di Pantura, bisa dieliminir, karena jalur transportasi barang dilakukan lewat laut,” paparnya.
Di samping itu, kata Richard, keberadaan Pelabuhan Internasional di Jawa Tengah bisa membantu masyarakat pantura meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kecelakaan di jalan raya yang sering diakibatkan oleh kelelahan para sopir dalam menempuh jarak dari Surabaya ke Jakarta, atau sebaliknya.
Richard berharap Pemerintahan Jokowi bisa mewujudkan harapan warga Jateng tersebut. “Kementerian Perhubungan dan kelautan bisa bekerjasama mewujudkannya. Kami dari PPP akan sangat mendukung. Kami pernah menyampaikan keprihatinan karena parahnya kerusakan jalur transportasi di Pantura, yang tentunya membebani anggaran negara untuk perawatan jalan,” imbuhnya
