BISNIS.COM, Jakarta—Sekitar 44 petani Jambi dan warga Suku Anak Dalam (SAD) yang tengah melakukan aksi jalan kaki Jambi—Jakarta meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelesaikan konflik lahan mereka dengan PT Asiatic Persada.
Koordinator lapangan aksi jalan kaki tersebut, M. Soleh mengatakan pihaknya meminta Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang baru dapat segera menyelesaikan konflik lahan antara petani Jambi dan SAD yang tak kunjung selesai dalam masa pemerintahan yang lama.
Pada 17 Oktober, 44 petani Jambi dan SAD melakukan aksi protes dengan berjalan kaki dari provinsi tersebut menuju Jakarta. Saat ini mereka tengah berada di Desa Lubuk Lancang, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.
Soleh menuturkan dalam rezim pemerintah yang lama, para petani dan SAD tak mendapatkan penyelesaian konflik lahan itu secara menyeluruh dari. "Bolanya selalu dilempar, dari Dinas Kehutanan terus ke BPN, tapi persoalannya tak pernah selesai," kata Soleh, yang juga menjadi peserta aksi jalan kaki tersebut, Senin (27/10/2014).
Rencananya, pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi ke Istana Merdeka terkait dengan desakan penyelesaian konflik tersebut. Soleh mengungkapkan para petani maupun warga SAD tak menutup kemungkinan akan melakukan aksi serupa ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ferry Mursyidan Baldan, politisi asal Partai Nasional Demokrat, dipilih menjadi menteri yang akan menangani persoalan agraria di Tanah Air.
Soleh mengungkapkan akibat konflik tersebut banyak warga SAD yang kehilangan akses terhadap lahan dan rumahnya. Pada tahun lalu, aparat keamanan diduga menghancurkan pondok-pondok petani dan SAD terkait dengan konflik antara konsesi perusahaan dan area permukiman penduduk.
"Kami mengharapkan kementrian yang baru dapat menyelesaikan masalah lahan perusahaan dengan SAD dan petani," kata Soleh.
Perusahaan yang terlibat, PT Asiatic Persada, mulanya dimiliki oleh Wilmar International sejak 2006. Namun sejak awal tahun ini dimiliki oleh PT Agro Mandiri Semesta (AMS) di bawah kendali Grup Ganda. Kelompok bisnis itu dimiliki oleh Ganda Sitorus, saudara kandung Martua Sitorus, salah satu pemilik Wilmar International.
PT AMS punya lahan sekitar 250.000 hektare yang berlokasi di Sumatra Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Marauke, Papua. Dalam jawaban resminya ke the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada Mei lalu, Grup Ganda menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proses mediasi dengan SAD.
Proses itu sebelumnya telah ditempuh Wilmar International melalui asosiasi tersebut. Tapi, hasilnya nihil. Konflik agraria itu sendiri bermula sejak 1980-an, dengan berganti-ganti pemilik perusahaan.
Di sisi lain, mediasi melalui Komnas HAM pada Juli 2012 menyatakan semua pihak yang terlibat setuju adanya pengukuran terhadap lahan seluas 3.550 hektare. Inilah lahan yang diminta untuk dikeluarkan dari konsesi PT Asiatic Persada. Gubernur Jambi pun telah menginstruksikan agar perusahaan mematuhi kesepakatan tersebut.
