Bisnis.com, BANDUNG—Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat menilai tantangan terberat yang akan dihadapi dalam pasar bebas Asean tahun depan yakni pasar bebas tenaga kerja terampil.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja menilai hal tersebut tidak sebanding dengan tuntutan upah minimum kabupaten/kota (UMK) saat ini yang diajukan buruh naik sebesar 30%.
Menurutnya, jika kenaikkan UMK dipaksakan maka yang terjadi yakni daya saing tenaga kerja semakin merosot karena hal tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan.
"Tenaga kerja dalam negeri mencari pekerjaan harus bersaing dari negara Asean. Salah satu jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah yakni menyiapkan sistem kompetensi kerja,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (26/10).
Dia menjelaskan jika kompetensi kerja ditingkatkan maka UMK tidak akan menjadi ukuran upah bagi buruh. Namun para pengusaha akan mempertimbangkan upah di atas UMK.
Dengan demikian, lanjutnya, maka yang harus didesak buruh saat ini yakni bagaimana caranya mereka meningkatkan skill dengan anggaran yang disiapkan pemerintah jelang pasar bebas Asean.
"Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pemagangan industri, dan sertifikasi kompetensi wajib dilakukan. Hal ini harus ada kerja sama antara unit pendidikan dan lembaga diklat," ungkapnya.
Untuk mewujudkannya, pemerintah harus bisa mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan permintaan pasar internasional, terutama bagi SMK dan politeknik.
Menurutnya, selama ini kurikulum yang diberikan cukup relevan dengan tuntutan pasar intenasional, namun hal ini harus kembali ditingkatkan seiring akan digulirkannya pasar bebas Asean.
“Kurikulum pendidikan sekarang sudah cukup bagus, namun perlu ada lagi inovasi-inovasi yang dikembangkan pemerintah agar siswa bisa lebih paham soal kondisi pasar bebas,” katanya.
Sependapat dengan Apindo. Kadin Jawa Barat meminta pemerintah untuk mensubsidi sertifikasi profesi bagi kalangan buruh.
Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Ketenagakerjaan/SDM, Jasa Pendidikan, dan Pelatihan Ari Hendarmin menilai hal tersebut dilakukan agar kalangan buruh tidak selalu menuntut upah besar setiap tahun terhadap pengusaha.
Ari mengaku jika hal tersebut tidak dilakukan secepatnya maka Indonesia tidak akan siap menghadapi pasar bebas Asean tahun depan.
“Kalau buruh sudah tersertifikasi maka pengusaha akan membayar upah besar berdasarkan skill dan produktivitas mereka,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
