Bisnis.com, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi maupun pembangunan antar wilayah melalui pengimplementasian rencana pitalebar Indonesia (RPI) yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 96/2014.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengimbau agar pemerintahan baru bukan hanya berfokus pada peningkatan akses internet, tapi dapat juga mengurangi kesenjangan yang selama ini menjadi permasalahan Indonesia.
"Harus bisa mengurangi kesenjangan, jangan malah memperlebar," ujarnya saat peluncuran RPI di kantor Bappenas, Rabu (15/10/2014).
Dalam perpres tersebut, pitalebar didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2Mbps untuk askes tetap dan 1Mbps untuk akses bergerak.
Menurut Armida, akses koneksi internet yang cepat dan lancar pada setiap daerah di Indonesia dapat menciptakan peluang penggenjotan ekonomi kreatif sehingga ada peningkatan pendapatan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah yang pada gilirannya akan mengurangi kesenjangan ekonomi.
Dia menegaskan pemanfaatan pitalebar seharusnya dimulai dari sekolah pendidikan usia dini di seluruh wilayah, bukan hanya sekolah unggulan. Menurutnya, perlu ada sebagian anggaran pendidikan dialokasikan untuk peningkatan jaringan pitalebar di Indonesia.
"Saya titip khusus mengenai ini, pertumbuhan ekonomi akan cepat dengan broadband [pitalebar]. Ke depan harus ada kebijakan fiskal, harus ada penguatan ini," tegasnya.
Sayangnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) rasio gini indikator yang menunjukkan adanya ketimpangan sosial ekonomi Indonesia pada 2013 mencapai angka tertinggi di level 0,413. Beberapa kalangan sebelumnya memperkirakan angka tersebut akan terus menanjak hingga ke posisi 0,43 jika tak segera dilakukan langkah-langkah untuk mengupayakan pemerataan kesejahteraan.
Adapun indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP) belum lama ini hanya naik tipis dari 0,681 pada 2012 menjadi 0,684 di tahun 2013. IPM itu lebih rendah dibandingkan dengan rerata IPM Asia Timur dan Pasifik.
Selama ini, sambungnya, pemerintah telah berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi maupun antar wilayah dengan adanya sistem logistis nasional, sistem transportasi nasional, dan MP3EI. Ke depannya, Armida berharap RPI dapat terintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 hingga turun ke renstra masing-masing kementerian.
Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019 Buku III arah pengembangan wilayah nasional dituliskan arah pengembangan wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yakni Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Arah pengembangan wilayah ini dikarenakan masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI) yang ditunjukkan masih dominannya kontribusi PDRB KBI yang tidak pernah kurang dari 80%.
