Bisnis.com, DENPASAR--Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diusulkan agar melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat atau KUR, tetapi dengan catatan ada evaluasi.
Bobby Hamzar Rafinus, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan beberapa catatan seperti soal perlunya ketepatan sasaran, perbaikan proses penyelesaian klaim, dan kejelasan peraturan pelaksanaan KUR.
"Apakah namanya KUR atau lain itu terserah, tetapi skema penjaminan terbukti memberikan manfaat luas baik bagi bank atau penjaminan dan usaha mikro," ujarnya usai workshop program skema KUR di Kuta, Selasa (14/10/2014).
Workshop diikuti oleh 140 orang peserta dari wakil bank pelaksana KUR, perusahaan penjaminan, kementerian teknis, OJK, Bank Indonesia dan perwakilan 10 pemprov di seluruh Indonesia, serta Bank Dunia.
Menurutnya, skema penjaminan KUR terbukti memberikan manfaat luas baik bagi perbankan, perusahaan penjaminan dan usaha mikro. Selain itu, pengalaman negara lain seperti di Maroko, penjaminan merupakan alternatif terbaik daripada skema yang lain.
Bobby juga mengusulkan agar skema penjaminan ke depan memasukan usaha pengembangan teknologi yang selama ini belum menjadi prioritas. Potensi penjaminan usaha tersebut sangat menjanjikan seiring dengan bertumbuhnya perekonomian.
Braman Setyo, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, menuturkan KUR berdampak positif terhadap usaha kecil mikro dan menengah. Hasil berdiskusi dengan pelaku usaha di 33 provinsi, rerata mengaku usahanya berkembang dibandingkan sebelum mendapat pembiayaan.
"Ini yang kami harapkan agar pemerintahan ke depan terus melanjutkan KUR," jelasnya.
Secara khusus, pihaknya mengusulkan agar pemerintah mendatang memasukkan unsur pendampingan dalam penyaluran KUR, karena dapat memperbesar kapasitas usaha. Pasalnya, sebagian besar usaha yang gagal kendati mendapatkan kredit, karena tidak ada pendampingan.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, realisasi KUR secara kumulatif sejak diluncurkan hingga 31 Agustus 2014 mencapai Rp164,74 triliun kepada 11,69 juta debitur. Khusus 2014, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp26,23 triliun dari target Rp37 triliun.
Sementara itu, jumlah pelaku usaha UMKM sebanyak 57,89 juta unit usaha dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 60% pada 2013. Berdasarkan segmen, usaha mikro mencapai 98,77%, dan sisanya usaha kecil dan menengah. Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor ini total mencapai 114,14 juta pekerja.
