Bisnis.com, JAKARTA-- Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menggalakkan perbaikan 1.000 rumah kumuh dan pemberdayaan ekonomi di kampung nelayan di masa pemerintahan baru periode 2014-2019.
Program baru tersebut dinilai cukup baik dan harus segera direalisasikan.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan program pembenahan rumah nelayan dan petani yang diikuti dengan pemberdayaan ekonomi akan efektif untuk memutuskan arus urbanisasi dari desa ke kota.
"Dengan pembenahan tesebut, saya yakin tingkat urbanisasi bisa ditekan sehingga pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan juga akan berkurang, katanya dalam rilis, Senin (13/10)
Eddy menambahkan, perbaikan rumah masyarakat nelayan dan petani dapat dilakukan pemerintah dengan konsep perumahan swadaya mandiri. Selain itu, pemerintah juga dapat menggandeng swasta melalui program corporate social responsibility (CSR).
Sementara itu, pendanaan juga dapat dikombinasikan dengan skim subsidi mengingat Jokowi akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) untuk program tersebut.
"Harga tanah di desa dan pesisir masih terjangkau. Untuk itu, pemerintah dapat membeli lahan warga yang dijadikan bank tanah dan kemudian dibangunkan rumah-rumah yang mengedepankan kearifan lokal" jelasnya.
Sedangkan untuk meningkatkan daya cicil masyarakat, lanjutnya, pemerintah dapat menyalurkan pinjaman lunak untuk usaha nelayan dan petani.
Sehingga, rencana Jokowi-JK yang mengkombinasikan perbaikan rumah nelayan dengan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan lintas kementerian akan dirasa tepat.
