Bisnis.com, SURABAYA—Penataan zona labuh kapal di Pelabuhan Tanjung Perak dinilai mendesak dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan dan efisiensi angkutan.
Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengungkapkan beberapa kali terjadi senggolan kapal di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Hal ini bisa saja dipengaruhi penataan zona labuh dan pergerakan kapal tak terpantau betul.
“Penataan zona labuh akan kami segerakan,” ujarnya di sela-sela soft launching terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (2/10/2014).
Dia menilai selain penataan zona labuh perlu pula penggunaan teknologi informasi untuk memantau pegerakan kapal. Sehingga pergeseran sekecil apapun bisa dipantau dan diantisipasi.
Usulan penataan zona labuh di Pelabuhan Tanjung Perak sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan sejak Mei lalu.
Usulan ini didasarkan pada potensi pergeseran zona labuh hingga 50 meter karena ada perbesaran Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III Djarwo Surjanto menguraikan pendalaman dan pelebaran APBS saat ini sudah mencapai 35,7%. Namun demikian, usulan penataan ulang zona labuh di sekitaran alur belum disetujui.
“Usulan sudah disampaikan supaya ada pengaturan ulang sehingga lebih efisien,” ujarnya di hadapan Menhub Bambang sembari berharap ada respons segera atas usulan tersebut.
Pelebaran dan pendalaman APBS, kata Djarwo, akan mendorong kapal lebih besar masuk, bahkan bisa sampai 50.000 DWT (Dead Weight Tonnage). Saat bersamaan, pelabuhan Teluk Lamong, Pelabuhan Manyar di Java Integrated Industrial Port Estate juga beroperasi.
Ketiganya akan mulai beroperasi Maret 2015 mendatang.
Oleh karena itu, Pelindo III sebagai pengelola alur sekaligus dua pelabuhan baru tersebut berharap zona labuh baru segera ditetapkan untuk menghindari tumpang tindih wilayah perairan.
