Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Tol Indonesia menyayangkan tidak adanya pendanaan negara dalam penugasan awal tol Trans Sumatra.
Fatchur Rochman, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menyatakan negara seharusnya menerapkan pola penugasan yang melindungi kelangsungan dalam berusaha, bukan malah membebani keuangan perusahaan dengan meminta perusahaan berutang.
"Komitmennya [pemerintah] kurang, [tol Sumatra) IRR nya kecil sehingga pasti tidak layak dijual kalau mengacu harga pokok," jelas Fatchur kepada Bisnis di Jakarta, Senin (22/9/2014).
Internal rate of return (IRR) adalah pengembalian investasi atas suatu proyek. Biasanya dipatok pada angka 16% dikarenakan penjumlahan margin, suku bunga bank dan inflasi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani penugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya untuk membangun empat dari 23 ruas jalan Tol Trans Sumatra. BUMN ini dibebaskan secara penuh mencari pembiayaan.
Menurut Fatchur, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pelayanan pemerintah. Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk tahap awal dapat dilakukan. Baru setelah jalan tol layak secara bisnis dijual dan hasil penjualannya disetorkan kembali kepada negara.
"Harusnya seperti Malaysia [membangun jalan tol] dari utara ke selatan sepanjang 400 kilometer, pemerintah memberikan kepastian kepada badan usaha dengan menanggung kerugian yang timbul jika ada," pintanya.
