Bisnis.com, SEMARANG—Pelaku industri tekstil Semarang mempertahankan tenaga domestik untuk bekerja di beberapa perusahaan garmen kendati tenaga asing bebas masuk ke Indonesia saat implementasi pasar bebas Asean 2015.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Semarang Agung Wahono menyatakan optimis bahwa tenaga kerja dalam negeri mampu bersaing dengan tenaga kerja asing saat berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Menurutnya, saat ini standardisasi kompetensi pada tenaga kerja masih berlangsung. Sehingga kedatangan tenaga asing tidak begitu berpengaruh.
“Kami optimis, tenaga kerja kita mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Dan kami pertahankan untuk menggunakan tenaga dalam negeri,” papar Agung kepada Bisnis, Selasa (23/9/2014).
Standardisasi kompetensi dengan terbitnya sertifikasi, katanya, lebih diutamakan untuk tenaga operator dan profesional. Pasalnya, tenaga operator dan professional dalam industri tekstil membutuhkan skill khusus serta kemampuan lebih dibandingkan pekerjaan di bawahnya.
Kendati demikian, kata Agung, tenaga non profesional saat ini didorong dan dilatih untuk mendapatkan sertifikasi.
“Semuanya harus siap. Jangan sampai tenaga kita malah jadi penonton,” tuturnya.
Ihwal upah buruh tenaga kerja asing lebih murah dibandingkan dengan upah buruh domestik, menurut Agung, bukan merupakan kendala yang berarti. Dia berasumsi, tenaga asing akan berpikir lagi mengenai biaya tempat tinggal hingga biaya akomodasi lain saat masuk ke Indonesia.
Sementara, tenaga domestik tidak memikirkan perihal biaya pengeluaran tambahan karena tempat tinggal lebih dekat.
“Contohnya di Semarang, jika mereka [tenaga asing] datang ke sini pasti mengeluarkan biaya lagi untuk tempat tinggal dan transportasi. Kelebihan menggunakan tenaga lokal kan lebih irit secara pengeluaran,” kata dia.
Agung melanjutkan pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini bersiap menaikkan harga penjualan sekitar 3%-4% untuk menopang membengkaknya biaya produksi akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk berbagai sektor industri besar dan kecil serta kenaikan upah buruh.
Selain itu, kata dia, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada pemerintahan baru turut berpengaruh besar terhadap kenaikan biaya produksi dan harga komoditas lainnya.
“Jika kenaikan BBM sudah pasti tahun ini, kami bisa menghitung berapa persen kenaikan harga pada tahun mendatang,” ulasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang mengatakan Pemprov Jateng telah memfasilitasi tenaga kerja dengan pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK) yang ada di masing-masing kabupaten/kota.
“Sejak 2004 lalu kami telah mempersiapkan balai pelatihan guna meningkatkan keterampilan bagi tenaga kerja itu sendiri,” paparnya.
Sebagian tenaga kerja di Jateng, kata dia, telah memperoleh sertifikasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Bahkan, ujar Wika, balai latihan tingkat provinsi menyediakan pelatihan khusus bagi para tenaga kerja dalam negeri yang ingin bekerja ke luar negeri, baik kursus bahasa maupun ketrampilan lain.
“Jangan sampai tenaga kita di luar negeri malah tidak mengerti apa yang hendak dikerjakan. Makanya kita bekali dengan kemampuan dengan pelatihan,” ujar dia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi menyatakan tenaga kerja dalam negeri mampu untuk bersaing dengan tenaga asing. Pihaknya meminta pemerintah bisa memfasilitasi untuk menunjang keterampilan bagi tenaga kerja dalam negeri.
