Bisnis.com, JAKARTA – Pembenahan sumber daya manusia lewat penerapan kewirausahaan dinilai mendesak untuk segera dilakukan menyusul adanya peningkatan realisasi investasi justru yang justru dibarengi dengan penurunan penyerapan tenaga kerja.
Realisasi investasi pada semester I/2014 yang mencapai Rp222,8 triliun atau mengalami pertumbuhan 15,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp192,8 triliun tak mampu dongkrak besarnya penyerapan tenaga kerja yang hanya tercatat 610.959 orang atau turun 38% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 988.300 orang.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan Edy Putra Irawadi mengatakan kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya perbaikan human capital karena seharusnya peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja harus sejalan.
“Artinya kapasitas manusianya itu tidak sesuai dengan demand labour. Jalan keluarnya ya entrepreneurship. Itu bisa dilakukan bila berani mengambil risiko untuk selalu mencari nilai tambah,” ujarnya, Rabu (17/9/2014).
Dia mengatakan selama sepuluh tahun di Kemenko Perekonomian, selalu mengurus kewirausahaan, khususnya terkait mindset dan menempa sumber daya manusia lewat kurikulum.
Menurutnya, selama ini tenaga kerja paling banyak terserap di sektor pertanian. Walaupun demikian, lanjutnya, bukan berarti selalu mendorong masuknya sumber daya manusia dengan tingkat keahlian yang rendah/ low skill.
Dari data terakhir BPS menunjukkan pada Februari 2014, jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian sebanyak 40,83 juta orang. Walaupun masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak, data tersebut menunjukkan adanya tren penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2012 dan 2013, masing-masing 42,36 juta orang dan 41,11 juta orang.
Sektor penyerap tenaga kerja terbanyak harus diikuti dengan masuknya pekerja yang memiliki keahlian agar sektor tersebut dapat berkembang. Edy mengatakan jika pendidikan sekolah masuk urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, urusan kompetensi dan kapasitas menjadi bagian dari Kemenko Perekonomian.
