Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Perumahan Rakyat menyatakan masih akan tetap melakukan rencana pengalihan subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari rumah tapak ke rumah susun sampai adanya kebijakan baru yang muncul pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Staf Ahli Kemenpera Arif Setia Budi Chani mengatakan bahwa Peraturan Menteri Nomor 3 dan 4 Tahun 2014 tentang FLPP rumah tapak akan berakhir pada 31 Maret. Untuk itu, pemerintah saat ini mencoba menjalankan program yang sudah direncanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kami mencoba mengakomodir visi dan misi yang dirumuskan agar kegiatan penyaluran subsidi yang tersedia ini lebih efektif, nanti dilihat apakah ada kebijakan-kebijakan baru setelah pemerintahan baru terbentuk, karena peraturan menteri itu kan bersifat dinamis," jelasnya di sela-sela Pameran Perumahan Rakyat, di Surabaya, Rabu sore (17/9/2014).
Dia menjelaskan tujuan dialihkan subsidi FLPP dari rumah tapak untuk rumah susun tersebut untuk merangsang pengembang membangun rumah susun, selain itu harga tanah di pinggiran kota dikhawatirkan semakin mahal dan bahkan menghabiskan lahan-lahan produktif.
"Belum lagi nanti dampaknya pada kemacetan, karena semua orang tinggal di pinggiran dengan lokasi jauh lalu bekerjanya di tengah kota. Hal ini mmebutuhkan investasi infrastruktur yang besar jadi solusinya adalah rusun," paparnya.
Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) Kemenpera Budi Hartono menerangkan bahwa penyaluran KPR-FLPP sejak diluncurkan pada Oktober 2010 hingga saat ini sudah terealisasi sebanyak 309.900 unit rumah tapak senilai Rp13,3 triliun.
"Penyaluran FLPP ini sudah bekerjasama dengan 9 bank umum nasional dan 15 bank pembangunan daerah. Melalui FLPP masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki kemudahan karena bunganya 7,25% dan sifatnya fixed sampai 20 tahun, angsuran akan ringan karena ke depan penghasilan masyarakat akan naik," jelasnya.
Meski berencana mengalihkan program FLPP tersebut, pemerintah masih memberikan peluang memiliki rumah tapak dengan fasilitas subsidi tersebut, salah satunya di Jawa Timur.
Kemenpera tengah menggelar pameran perumahan rakyat di 11 kota yakni Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makasar, Surabaya, Semarang, Bekasi Tangerang dan Karawang.
"Kami mencoba menfasilitasi masyarakat melalui pameran untuk menyampaikan informasi bahwa masih ada rumah murah yang disediakan oleh pengembang lokal, selama ini masyarakat banyak yang tidak tau," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
