Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto tidak setuju dengan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, apabila harus menutup sebagian sumur minyak dan gas di kawasan itu.
"Saya tidak setuju jika dampaknya harus menutup sumur migas Blok Offshore North West Java [ONWJ]. Pembangunan pelabuhan kan bisa diatur, sehingga tidak perlu menggangu produksi minyak," kata Suryo, Senin (8/9/2014).
Menurutnya, minyak dan gas merupakan sektor yang sangat penting, apalagi blok tersebut merupakan penghasil minyak nomor 4 nasional dengan 4.200 barel per hari dan ketujuh untuk produksi gas.
“Blok migas itu tidak boleh ditutup hanya demi melayani produsen otomotif. Tak perlu diganggu, tidak perlu ditutup," ujarnya.
Menurut Suryo, sebaiknya pelabuhan itu dipindahkan ke tempat lain. Pasalnya, dengan penutupan produksi blok tersebut, migas dan cadangannya yang sudah ditemukan tidak bisa diproduksi dan dimanfaatkan.
Jika pemerintah menggunakan perencanaan yang baik dan melihat kembali tata ruang wilayah itu, terlebih blok tersebut sudah berproduksi sejak 1971, tidak akan terjadi kekisruhan seperti saat ini.
"Saya kira, dengan perencanaan yang baik, tidak akan mengganggu sumur migas Pertamina," tegasnya.
Senada dengan Suryo, Poltak Sitanggang, Ketua Komite Tetap Energi dan Pertambangan Kadin Indonesia, menegaskan jika sampai produksi ONWJ ditutup, rakyat dan negara yang akan dirugikan karena kuota impor minyak akan bertambah.
Menurut Poltak, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan hanya membangun pelabuhan yang akan menghentikan produksi minyak dan gas di Cilamaya, tetapi ada upaya terstruktur membuat negeri ini menjadi importir minyak.
"Kita punya sekitar 124 cekungan dan cadangan minyak. Kan cadangan terukur kita itu 9,3 miliar barel. Nah, sejak 1960, produksi migas kita itu masih 1,7 juta sampai 1,8 juta barel per hari. Sekarang produksi minyak kita bahkan turun dari 900.000 menjadi 800.000 barel per hari," ungkapnya.
Artinya, ada 900.000 barel yang harus diimpor per harinya. Tidak diproduksinya cadangan minyak tersebut, kata Poltak, merupakan kerjaan mafia yang telah terstruktur agar Indonesia tetap menjadi importir abadi. Dan para mafia minyak ini tetap mendapatkan keuntungan dari impor tersebut.
"Inilah kerja mafia yang saya bilang terstruktur. Caranya, seolah kondisi niaga migas aneh. Kita punya kekayaan alam, memproduksi minyak, dan menjual minyak ke luar negeri. Kemudian kita mengimpor dari luar negeri dalam jumlah besar dan mahal," ujarnya.
Indonesia mempunyai cadangan migas, tapi dibikin tidak memproduksi agar tetap menjadi importir abadi minyak. "Bayangkan saja, kalau 1 berel dapat 3 dolar per hari dari 900.000 barel. Berarti US$20 juta per hari dari kebutuhan impor minyak. Ini per hari. Jadi memang ini pola terstruktur," jelasnya.
Yang paling ironis dan paling jahat, tandas Poltak, adalah penutupan Blok ONWJ demi membangun pelabuhan dan melayani industri, terutama otomotif.
"Kita sudah punya produksi dan sumur, bukannya ditingkatkan malah mau distop. Jika kemudian kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi, teriak-teriak. Ini kejahatan mafia terstruktur. Tidak ada alasan untuk menutup ONWJ, karena amanat Pasal 33 UUD, bahwa bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.
Atas dasar itu, Poltak mengaku tidak setuju dengan pembangunan pelabuhan tersebut, yang akan semakin mengabadikan mafia minyak di negeri ini. "Ini pembodohan yang sudah mereka lakukan sejak 1970 sampai sekarang," katanya.
