Bisnis.com, BANDUNG - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta memprediksi perputaran uang di Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur mencapai Rp1,2 triliun. Tapi, pajak yang telah tergali baru sebesar Rp5 juta.
Kepala KPP Purwakarta Dessy Eka Putri mengatakan, jumlah petani KJA yang telah terdata dan memiliki NPWP saat ini sebanyak 1.500 orang, tapi berdasarkan data dari Pemkab Purwakarta jumlah jaring apung mencapai 25.000 unit.
"Untuk itu, kami akan mengedukasi mereka tentang pajak karena dengan berencana untuk melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha jaring apung di kawasan Jatiluhur pekan depan," katanya, kepada wartawan, Jumat (5/9/2014).
Menurut dia, sebanyak 1.500 petani KJA di Bendungan Jatilihur Kabupaten Purwakarta telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan program optimalisasi penyerapan pajak dari sektor perikanan.
Sejauh ini, pihaknya baru menggarap di KJA Jatiluhur, selanjutnya pihaknya telah membidik petani di kawasan KJA Cirata yang juga potensinya cukup besar.
untuk KJA Cirata wilayahnya terbagi tiga dengan Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat.
Tak hanya itu, pihaknya pun fokus membidik sejumlah tenan yang berdiri di sejumlah rest area Tol Cipularang sebagai objek pajak baru yang selama ini dianggap belum tergarap.
Dia menjelaskan, tenan yang ada di rest area selama ini belum maksimal dalam memberikan pajak. Padahal di sepanjang jalur Tol Cipularang setidaknya ada tiga rest area yakni KM 72, 88 dan 97 yang termasuk wilayah Purwakarta.
"Rest area ini menjadi salah satu action plan canvassing KPP Pratama Purwakarta selain Kolam Jaring Apung Jatiluhur," ucapnya.
Menurut dia, dari 72.000 wajib pajak yang terdaftar di Purwakarta dengan 2.500 diantaranya berupa badan tidak lebih 2% yang telah menjalankan kewajibannya.
Untuk itu, pihaknya mengambil inisiatif dengan penyebaran perluasan pengenaan wajib pajak agar potensi yang ada bisa tergarap lebih maksimal.
"Dan jangan lupa pajak yang dikenakan hanya 1% dari omzet yang mereka dapat dalam satu bulan. Ini sesuai dengan PP No 46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima," ujarnya.
Sementara itu, pengelola rest area KM 97 Sudadianto mengatakan, dengan adanya larangan penjualan BBM bersubsisi di sepanjang jalan ruas tol telah menyebabkan pendapatan pemilik SPBU anjlok 55-60%. Menurut dia, kebijakan yang mengagetkan ini berdampak pada pendapatan pemilik tenan di rest area.
"Omzet pemilik tenan bisa turun sekitar 30-35%. Makanya, kami memprediksi kontribusi pajak dari rest area ini akan turun pula. Makanya, kami berharap ada kebijakan konkrit pemerintah agar usaha kami tidak terus menurun," ujarnya.
Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara menambahkan membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan pengusaha terhadap negara. Terlebih pada 2015 mendatang, sambungnya, pendapatan APBN dari sektor pajak kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1.370 triliun.
Disebutkannya, setidaknya ada tiga hal yang menunjang peningkatan pendapatan negara itu yakni integritas, loyalitas dan isitas. Isitas yang dimaksudkannya yakni pendapatan yang diperoleh pengusaha harus secara jujur disetorkan kepada negara.
"Apalagi Purwakarta punya tagline Purwakarta Istimewa. Artinya, kami ingin mengistimewakan masyarakat apalagi mereka yang termasuk kategori fakir dan miskin. Karena tidak menutup kemungkinan bantuan yang selama ini diberikan tidak tepat sasaran," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
