Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, dinilai terkait erat dengan kepentingan Jepang, terutama pabrik otomotif yang beroperasi di wilayah itu.
Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan pemerintah seharusnya tidak memaksakan pembangunan pelabuhan tersebut demi melayani kepentingan produsen otomotif.
"Ini kontradiktif sekali. Yang saya tahu, pabrik mobil merek Jepang ada di sana [Karawang] semua. Jadi mereka butuh pelabuhan. Terlebih kalau konsultan perencanaannya Jepang," ungkapnya, Rabu (3/9/2014).
Persoalan subsidi BBM, kata Tjipta, merupakan isu besar yang membuat Jokowi-JK pusing. Untuk itu, produksi migas atau energi nasional harus diprioritaskan.
Dengan demikian, lapangan migas (Blok Offshore North West Java/ONWJ) yang sudah beroperasi di perairan Cilamaya, tidak boleh ditutup hanya gara-gara memenuhi keinginan industri otomotif.
"Kan pelabuhan bisa digeser ke tempat lain. Kalau kandungan migas di perut bumi kan tidak bisa dipindah. Nggak bisa hanya demi kepentingan industri otomotif, migas dikalahkan. Migas itu sangat vital bagi kita. Produksi atau lifting harus ditingkatkan, bukan malah dipotong," ujarnya.
Apalagi, lanjut Tjipta, produksi minyak nasional saat ini masih di bawah angka kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kalau produksi keempat terbesar nasional itu ditutup, produksi migas kian melorot.
"Akibatnya, lifting makin turun. Produksi migas nasional sekarang saja hanya 800 ribuan barel per hari, sedangkan konsumsi mencapai 1,6 juta-1,8 juta barel per hari," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, mencari potensi cadangan migas sangat susah, sehingga titik-titik yang sudah diketahui potensi minyaknya, seperti di Blok ONWJ, harusnya bisa dieksplorasi, bukan ditutup.
Karena itu, Tjipta sangat setuju dengan keputusan pemerintah yang dikabarkan menunda rencana pembangunan pelabuhan tersebut. Bahkan presiden terpilih Joko Widodo pun sempat mengatakan, bahwa proyek akbar itu harus dikaji ulang.
"Saya setuju, daripada kita cari dan bangun yang baru, serta nyari itu susah. Kalau sumur sampai harus ditutup, tentu pemerintah Indonesia sangat rugi, sebaiknya dibatalkan, rugi kita," katanya.
