Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mempersilahkan pemerintah baru untuk merombak asumsi makro dalam RAPBN 2015.
Serangkaian asumsi itu disusun dengan nada jauh lebih optimistis di tengah proyeksi normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai pemerintah takkan menghalangi upaya pemerintah baru untuk menyesuaikan asumsi makro melalui kewenangan fraksi yang memberi masukan di DPR.
"Pemerintah baru tentu punya strategi, ya kita harus support. Kami terbuka apakah growth akan direvisi ke atas, misalnya begitu juga dengan nilai tukar dan SPN (surat perbendarahaan negara)," kata Chatib dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (3/9/2014).
Sebenarnya, imbuhnya, penetapan asumsi makro yang bernada konservatif itu bertujuan agar pemerintah baru tak terbebani. "Kalau nanti realisasinya lebih bagus pemerintah akan gain, tapi kalau tidak tercapai kan harus ke DPR lagi," ungkapnya.
Dalam rapat itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Budimanta menilai meski ada ancaman kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, Federal Reserve (the Fed), perbaikan ekonomi Negeri Paman Sam itu justru bisa menjadi peluang emas bagi Indonesia.
"Tahun 2015 diharapkan ada pemulihan harga komoditas, di AS juga menandakan pemulihan pertumbuhan ekspor Indonesia," ungkapnya.
Selain itu, sambung Arif, pemerintah baru juga mengeluhkan sempitnya ruang fiskal yang disediakan oleh RAPBN 2015. Menurutnya, dengan sisa ruang yang tak seberapa membuat pemerintah baru kesulitan mengatur pos-pos dana untuk membiayai sejumlah program utama, seperti Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar.
