KERETA API BALI: Kemenhub Siapkan MoU Infrastruktur Dengan Pemerintah Setempat

Kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan dan Gubernur Bali akan dibuat untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur kereta api di Pulau Dewata.
Feri Kristianto | 02 September 2014 17:01 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, DENPASAR -- Kementerian Perhubungan akan membuat kesepakatan bersama atau MoU antara Menteri Perhubungan dan Gubernur Bali untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur kereta api di Pulau Dewata.

Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian Ditjen Perkerataapian Kementerian Perhubungan Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan kesepakatan itu diupayakan selesai pada September tahun ini, sebelum pergantian presiden.

“Waktunya sudah semakin sempit, kendala di Bali berkaitan dengan tanah. MoU ini untuk meyakinkan agar bisa terwujud kereta api di Bali harus ada jaminan dari Gubernur sebagai pemilik wilayah,” ujarnya usai diskusi tentang transportasi di Denpasar, Selasa (2/9/2014).

Menurutnya, kesepakatan itu nantinya akan dijadikan acuan untuk mendapatkan jaminan dari Pemprov Bali menyiapkan rencana induk Kereta Api (KA) dan diharapkan ditetapkan dalam aturan daerah.

Salah satu bentuk jaminannya adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur kereta api.

Dia menegaskan Pemprov Bali wajib terlibat dalam pengadaan infrastruktur tersebut meskipun investasinya diperkirakan sangat mahal.

Hanggoro memprediksi kebutuhan dana untuk infrastruktur KA di Bali mencapai Rp5 triliun-Rp7 triliun.

"Meskipun mahal tetapi itu risiko kalau Bali ingin maju, KA untuk keperluan jangka panjang hingga 20 tahun agar tidak mengalami kemacetan seperti DKI Jakarta," jelasnya.

Hanggoro menjelaskan belum ada kajian teknis jenis kereta yang layak dipakai di Bali. Hanya saja, lanjutnya, dapat dipastikan bahwa teknologinya harus lebih baik dibandingkan dengan yang digunakan di Jawa.

“Di sini harus standar tracknya 14,35, sehingga memungkinkan untuk kereta api dengan kecepatan 200-300 km per jam,” jelas Hanggoro.

Kabid Pengkajian dan Pengembangan Dinas Perhubungan dan Informatika Bali I Nengah Dawan Arya mengungkapkan MoU itu sangat dibutuhkan.

Pasalnya, pada 2015 Pemprov Bali akan memulai studi kelayakan KA yang dananya bersumber dari APBD Bali.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Ngurah Wijaya mengungkapkan keberadaan kereta api akan membantu pariwisata.

Dia mencontohkan, dulu di Jawa kereta api ditinggalkan, tetapi sekarang justru semakin diminati dengan banyaknya paket penjualan kereta wisata.

 

Tag : bali, kereta api bali
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top