Bisnis.com, JAKARTA -- Walaupun Pertamina mengingatkan kuota BBM bersubsidi akan jebol 1,35 juta kiloliter setelah ada normaliasasi pasokan, pemerintah tetep kukuh akan berusaha agar kuota 46 juta kiloliter dalam APBNP 2014 tidak akan terlampaui.
Agar tidak over kuota, Wakil Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan harus ada upaya ekstra khususnya terkait perbaikan dari sisi alokasi dari distribusi yang dilakukan oleh Pertamina.
Hal ini dikarenakan dari pengamatannya, masih banyak SPBU yang tidak mengalami kelangkaan.
"Saya pikir yang kemarin heboh itu karena mungkin terlalu ekstra ketat, tapi banyak juga SPBU yang enggak ada apa-apa [kelangkaan]," ujarnya ketika ditemui di kantor Kemenkeu, Jumat (29/8/2014).
Dia mengimbau agar Pertamina lebih berhati-hati mengambil langkah dalam pengantisipasian gejolak dari masyarakat.
Pasalnya, jika masyarakat panik, mereka akan berebut membeli BBM sebanyak-banyaknya melebihi kebutuhan yang ada.
Padahal, seperti diketahui, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya sebelumnya menegaskan jika kuota tidak ditambah serta tidak ada langkah apapun dari pemerintah, premium dan solar akan habis sekitar Desember dengan kelebihan kuota mencapai 1,35 juta kl.
Menurut Bambang masih ada ruang perbaikan daripada menambah kuota BBM yang otomatis melanggar amanat UU No 12/2014 tentang Perubahan APBN 2014 yang sejatinya tidak lagi memperbolehkan pemerintah menambah volume konsumsi BBM.
Perppu [Peraturan pemerintah pengganti undang-undang] apakah sedemikian mudah? Kan harus izin DPR juga akhirnya, ujar dia.
Ekonom Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono mengatakan pemerintah tidak konsisten dengan langkah-langkah kebijakan yang dipilih.
Kondisi ini diakibatkan penjagaan kuota BBM bersubsidi sejalan dengan tetap kukuhnya pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dua statement yang bertentangan. Sama saja bohong karena satu-satunya langkah untuk menjalankan amanat APBNP 2014 ya menaikkan harga BBM, tuturnya.
Tony memprediksi antrian panjang akan kembali terjadi jika tidak ada langkah strategis dan signifikan dari pemerintah.
Menurutnya, pembenahan distribusi tidak cukup menjamin kuota BBM tidak jebol apalagi sudah ada hitung-hitungan yang valid dari Pertamina.
Terkait celah penambahan kuota lewat perppu, lanjutnya, akan membuat beban fiskal kembali pada pemerintah baru dan menurunkan kredibilitas pemerintah di masa akhir jabatannya.
Kondisi ini dikarenakan mulai 20 Oktober, kabinet baru sudah terbentuk dan mulai bekerja.
Utamanya memang menaikkan harga BBM bersubsidi. Ya yang mengumumkan dua pihak, SBY dan Jokowi lah, tutur Tony.
