JAKARTA- Supply Chain Indonesia menyarankan pemerintah untuk menempuh dua langkah penanganan Bahan Bakar Minyak bersubsidi sehingga tidak mengganggu sektor transportasi dan distribusi logistik di Tanah Air.
Dua langkah tersebut adalah Pertama, penjualan tetap dilakukan seperti biasa hingga kuota BBM bersubsidi tersebut habis. Setelah kuota habis, mulai dilakukan penjualan hanya BBM non-subsidi.
Sedangkah langkah lainnya, pengurangan subsidi BBM secara bertahap hingga akhir tahun 2014. Misalnya, pengurangan subsidi dilakukan dua kali, yaitu pada awal September dan awal November 2014.
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan bagi sektor transportasi logistik, kedua pilihan tersebut akan menghindarkan kesulitan armada menyesuaikan waktu pengisian BBM maupun antrean di SPBU.Kedua hal ini menambah waktu dan biaya transportasi barang.
Kedua pilihan tersebut juga, menurutnya, memudahkan perusahaan transportasi barang mengajukan penyesuaian biaya pengiriman barang yang tercantum dalam kontrak dengan penggunanya. Pada umumnya, kontrak mencantumkan klausul perubahan biaya dilakukan jika terjadi kenaikan harga BBM.
Dia mengatakan, untuk mengatasi masalah BBM bersubsidi dalam jangka panjang, Pemerintah perlu mempertimbangkan program terobosan berupa konversi BBM ke BBG. Dengan harga BBG yang jauh lebih murah, yaitu Rp3.100 per liter setara premium, program konversi ini juga akan berdampak terhadap efisiensi biaya transportasi barang dan logistik nasional.
Untuk program tersebut, salah satu yang terpenting adalah penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dengan sebaran dan jumlah yang memadai. Selain itu, diperlukan insentif bagi perusahaan-perusahaan transportasi untuk pengadaan kendaraan berbahan bakar gas yang jauh lebih mahal daripada kendaraan dengan BBM.
“Sebagai perbandingan, untuk truk ber-BBM sekitar Rp800 juta, harga truk sejenis ber-BBG bisa mencapai Rp1,5 miliar,” ujarnya, Jumat (20/8).
Selain untuk pengembangan infrastruktur untuk mengefisienkan transportasi dan logistik, menurutnya pemerintah bisa mengalihkan subsidi BBM untuk kedua hal tersebut.
Katanya, keberhasilan Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden pada pemerintahan terdahulu dalam program konversi minyak tanah ke gas menjadi modal penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK melakukan program terobosan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
