Bisnis.com, JAKARTA --Pihak Istana menampik tuduhan bahwa pemerintahan SBY meninggalkan bom waktu beban anggaran bagi penerusnya.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menyebutkan bahwa pemerintahan SBY sudah melakukan banyak hal untuk mengurangi beban anggaran, antara lain pemotongan belanja pemerintah, pengurangan subsidi energi yang telah dilakukan beberapa kali pada 2005, 2008, dan 2013.
Kemudian, lanjutnya, pemerintahan SBY juga telah mengambil kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada pertengahan pertama tahun ini.
"Ini dilakukan untuk membantu pemerintah berikutnya. Artinya pemerintahan Pak SBY juga tidak tinggal diam. Pak SBY menginginkan pemerintahan selanjutnya juga sukses dan lebih baik. Bisa saja pemerintah memilih opsi tidak melakukan apa-apa. Tapi kan tidak dilakukan," katanya.
Dia menegaskan pemerintah telah membuat kesepakatan dengan DPR dalam APBN Perubahan untuk menurunkan volume dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter.
Kemudian, lanjutnya, pemerintahan SBY juga telah mengambil kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada pertengahan pertama tahun ini.
"Ini dilakukan untuk membantu pemerintah berikutnya. Artinya pemerintahan Pak SBY juga tidak tinggal diam.Pak SBY menginginkan pemerintahan selanjutnya juga sukses dan lebih baik. Bisa saja pemerintah memilih opsi tidak melakukan apa-apa. Tapi kan tidak dilakukan," katanya.
Dia menegaskan pemerintah telah membuat kesepakatan dengan DPR dalam APBN Perubahan untuk menurunkan volume dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter.
Di sisi lain, ia meminta kepada kalangan media untuk menunggu hasil pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon penggantinya Presiden terpilih Joko Widodo terkait persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan peluang penyesuaian harga.
Firmanzah mengemukakan persoalan kebijakan BBM bersubsidi pada saat ini bukan perkara mudah. Pasalnya, lanjut dia, pemerintahan yang dipimpin SBY akan berakhir dalam waktu kurang dari 2 bulan.
Di sisi lain, mitra pemerintah, yakni DPR - yang akan berakhir dalam waktu 1 bulan lagi - sedang sibuk dengan pembahasan RAPBN 2015 yang harus ketuk palu sebelum pelantikan anggota dewan yang baru pada 1 Oktober 2014.
"Kita tunggulah komunikasi antara Presiden SBY dengan Pak Jokowi. Tapi sekarang ini, mitra kerja pemerintah sekarang akan berakhir dalam 1 bulan lagi, apalagi sekarang ini juga ada pembahasan anggaran 2015. Kondisinya seperti itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/8/2014).
Menurut dia, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi merupakan langkah yang sudah tepat untuk kondisi saat ini.
Pasalnya, dia menjelaskan untuk menetapkan kebijakan strategis seperti menyesuaikan atau menaikkan harga BBM, pemerintah perlu membuat program bantalan bagi golongan masyarakat yang akan terkena dampak langsung.
Sebagaimana yang sudah-sudah, kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kenaikan inflasi dan tingkat kemiskinan.
Beberapa program bantalan yang pernah dibuat antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT)/Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program beras miskin (raskin).
Namun demikian, untuk merealisasikan program-program bantalan tersebut, pemerintah perlu melakukan pembahasan dengan DPR.
Artinya, perlu waktu tambahan lagi di tengah waktu singkat yang dimiliki DPR periode 2009-2014.
"Menaikkannya [harus disesuaikan] dengan kondisi yang ada, waktu yang ada. Kalau pengajuan anggaran, program lagi, ya kita harus ke DPR lagi. Ada mekanisme lagi di DPR, pembahasan. Dan itu perlu pembahasan matang," ujarnya.
Firmanzah juga mafhum kebijakan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi bukan kebijakan populis.
Namun, lanjutnya, jika kebijakan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi tidak dilakukan sekarang, pemerintahan baru akan kesulitan stok premium pada November.
