Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka peluang untuk merelokasi rencana lokasi Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ke arah timur, menyusul keberatan dari berbagai kalangan karena proyek itu mengancam kelangsungan produksi anjungan minyak milik PT Pertamina (Persero).
Berbagai alternatif lokasi diusulkan, tetapi lokasi yang dianggap paling pas adalah di wilayah Jawa Tengah.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono mengungkapkan proyek ini masuk ke dalam proyek flagship Metropolitan Priority Area (MPA) dan proyek infrastruktur lainnya. Megapoyek Pelabuhan Cilamaya juga masuk ke dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Imam mengakui ada beberapa isu sensitif terkait pembangunan pelabuhan ini. Pertama adalah mengenai ratusan hektare lahan persawahan yang kabarnya bakal tergerus pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan infrastruktur jalan.
Persoalan lain adalah mengenai terancamnya anjungan milik Pertamina. Jika pelabuhan ini dibangun, terpaksa anjungan itu harus dipindahkan yang berakibat pada pasokan minyak ke pembangkit listrik milik PLN. Dampak selanjutnya terputusnya aliran listrik ke wilayah Jakarta dan sekitarnya,
Menurut Imam, pemerintah akan mencarikan solusi agar tak ada pihak yang dirugikan, dan tidak menimbulkan masalah baru. "Itu harus duduk bareng semua. Kita cari win-win solusinya. Semua aspek itu akan dipertimbangkan. Alternatif sedang dipikirkan," jelasnya, Sabtu (23/8/2014).
Ia menegaskan, pemerintah juga tak mau menyelesaikan kepadatan di Pelabuhan Priok dengan membuat permasalahan baru. Imam yakin masalah ini bisa dicari jalan keluarnya.
Pembangunan pelabuhan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, terutama dari beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan. "Kita koordinasi dengan stakeholder masing-masing," tutupnya.
