Bisnis.com, JAKARTA—Realisasi proyek pembangkit Fast Track Program Tahap 1 (FTP-1) berkapasitas total 9.975 megawatt (MW) yang dijadwalkan selesai pada 2014 kembali mengalami keterlambatan.
Proyek FTP-1 awalnya ditargetkan selesai pada 2009 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006. Karena tidak selesai sampai tenggat waktu yang ditentukan, target kembali dimundurkan hingga 31 Desember 2014 melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2009.
Lebih jauh, pemerintah kembali mengetok Perpres nomor 71 Tahun 2011 yang memuat perubahan pasal 1 Perpres 59/2009. Isinya, penyelesaian sisa proyek FTP-1 yang belum rampung akan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Artinya, pemerintah melonggarkan tenggat penyelesaian proyek FTP-1 jika melewati batas 2014.
Direktur Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengatakan proyek FTP-1 tidak selesai pada 2014. Nantinya, akan ada sisa sekitar 800-an MW yang akan diselesaikan pada 2015.
“Jadi kalau dari 10.000 MW, yang tidak terselesaikan kira-kira 8%,” katanya seperti dikutip Bisnis, Kamis (21/8/2014).
Dia memproyeksikan sampai akhir 2014 akan beroperasi secara komersial sebanyak 8.445 MW, commissioning sebanyak 1.272 MW, dan konstruksi 210 MW.
Sementara kondisi sampai akhir Juli 2014, sebanyak 7.258 telah beroperasi, 1.834 MW masuk tahap commissioning, dan sebanyak 835 MW masih dalam tahap konstruksi.
Di luar itu, masih ada 34 MW yang berstatus terminasi dan 14 MW gagal tender. Status terminasi ditetapkan pada PLTU selat Panjang berkapasitas 2x10 MW dan PLTU Bengkalis 2x7 MW.
Sedangkan status gagal tender terjadi pada PLTU Timika (2x7 MW) yang diganti dengan PLTU Merah Putih Timika dengan kapasitas yang sama.
Berdasarkan dokumen Progres Penyelesaian Proyek Pembangkit PLN yang diterima Bisnis, terdapat sembilan poin yang dijadikan alasan keterlambatan, antara lain keterlambatan status pendanaan, baik dari pinjaman dan atau hibah luar negeri (PHLN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun APLN Sindikasi Perbankan.
Selain itu, pembebasan lahan di lokasi pembangkit maupun transmisi juga menjadi salah satu kendala utama.
Nasri mencontohkan persoalan pembebasan lahan transmisi dari Pesugihan ke Adipala yang nantinya akan menyalurkan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adipala berkapasitas 660 MW.
“PLTU sudah selesai namun belum bisa dilakukan pengujian karena transmisi belum dibangun,” ungkapnya.
Kondisi saat ini, pembebasan lahan telah diselesaikan pada Juni lalu sehingga pembangunan transmisi bisa diselesaikan secepatnya.
Persoalan pembebasan lahan juga dialami PLTU Parit Baru (2x50 MW) dan PLTU Bengkayang (2x27,5 MW) di Kalimantan Barat sehingga kedua proyek tersebut masih dalam tahap konstruksi dengan progres masing-masing 79,86% dan 77,52% sampai Juli lalu.
“Selain itu, kontraktornya juga kemampuan keuangannya menurun, jadi lambat,” paparnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mengungkapkan keberadaan proyek FTP-1 sebagai penentu terjadinya krisis listrik pada 2016.
“Tidak akan ada masalah [krisis listrik] selama proyek 10.000 MW beroperasi sebelum 2016,” jelasnya.
Dalam proyek FTP-1 tersebut, terdapat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Adipala 660 megawatt (MW) dan PLTU Tanjung Awar-awar 2x350 MW yang tidak boleh terlambat agar krisis listrik 2016 bisa dihindari.
Kondisi saat ini, satu dari dua unit PLTU Tanjung Awar-awar telah beroperasi. Satu unit lainnya diharapkan selesai akhir tahun ini. PLTU Adipala juga ditargetkan selesai akhir dalam tempo yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
