Bisnis.com, JAKARTA- Bank Dunia (World Bank) menggandeng angkutan khusus pelabuhan (Angsuspel) seluruh Indonesia anggota Organda dalam rangka meningkatkan efisiensi transportasi jalan raya dan mengurangi beban biaya logistik di Tanah Air.
Kerja sama itu menyangkut survei dan pemetaan persoalan logistik di Tanah Air hingga memberikan rekomendasi untuk segera di tindaklanjuti oleh seluruh instansi terkait.
Konsultan Bank Dunia, Rene Meeuws mengatakan World Bank telah mengeluarkan 10 rekomendasi untuk memberikan efisiensi transportasi dan menekan biaya logistik, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan.
"Ada 10 rekomendasi yang dikeluarkan World Bank terkait hal ini," ujarnya saat forum sosialisai kepada pengusaha Angsuspel Organda, bertema 'Peranan Angkutan Truck dalam Penurunan Biaya Logistik di Tanah Air', di Jakarta,hari ini, Selasa (19/8/2014).
Selain dihadiri Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Hendra Fadli, dan ratusan perusahaan angkutan khusus pelabuhan di DKI Jakarta, forum sosialisasi itu juga diikuti 10 Pengurus Angsuspel di seluruh Indonesia al; Angsuspel Belawan Sumatera Utara, Angsuspel DKI Jakarta, Angsuspel Trisakti Banjarmasin, Angsuspel Banten, Angsuspel Dumai, Angsuspel Jambi, Angsuspel Bitung, Angsuspel Kalimantan Timur, Angsuspel Sunda Kelapa, dan Angsuspel Tanjung Emas Semarang.
Rene mengatakan kesepuluh rekomendasi yang dikeluarkan world bank itu yakni; menghubungkan sistem lisensi operator dengan sistem informasi angkutan jalan, melakukan penyelarasan lisensi dan perizinan bagi perusahaan angkutan jalan,melakukan lisensi operator terkait kriteria kualitatif dan kompetensi profesional bagai operator angkutan, serta menerapkan sistem pelatihan bagi pengemudi.
World Bank juga merekomendasikan untuk meninjau undang-undang mengenai jam kerja pengemudi, meninjau undang-undang tentang pemeriksaan kendaraan bermotor, dan memperkenalkan langkah kebijakan untuk mendorong pembaruan armada.
Selain itu, dalam rekomendasi World Bank juga menggaris bawahi perbedaan harga bahan bakar antara perusahaan transportasi profesional dan kendaraan lainnya, menerapkan langkah efektif mengatasi overloading, serta mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Tanah Air.
"Untuk perbaikan infrastruktur jalan memang tidak mudah karena melibatkan semua pemangku kepentingan. Tetapi harus ada perencaan yang jelas supaya transportasi bisa terintegrasi satu dengan yang lainnya," paparnya.
Rene mengatakan, permasalahan peremajaan armada atau truk pelabuhan juga masih menjadi persoalan serius sampai saat ini hampir diseluruh pelabuhan Indonesia.
Karena itu, ujar dia, untuk mendorong peremajaan truk pelabuhan di Indonesia itu perlu sikap tegas dari pemerintah RI a.l. dengan menetapkan standard baru untuk mesin truk.
"Saat ini perusahaan besar dengan reputasi baik mengoperasikan truk dengan mesin Euro 2. Dan untuk transportasi jarak jauh dan angkutan pelabuhan bisa ditingkatkan standarnya menjadi Euro-3," tuturnya.
Rene mengatakan, berkaitan dengan mendorong peremajaan armada pelabuhan itu, pemerintah juga sudah seharusnya mengurangi bea impor untuk truk baru dan suku cadangnya, serta mengurangi pajak pembelian truk baru di pasar lokal.
"Penerapan suku bunga yang terjangkau untuk pembelian truk baru juga mesti didorong oleh lembaga keuangan di dalam negeri,"paparnya.
Ketua Angsuspel Organda DKI Jakarta Gemilang Tarigan mengatakan, persoalan peremajaan armada pelabuhan masih menjadi momok karena sebagian besar operator mengeluhkan tingkat suku bunga yang tinggi serja pajak-pajak dalam revitalisasi armada pelabuhan.
"Akibatnya sampai saat di pelabuhan Priok saja 85% armada/truk pelabuhan sudah berusia lebih dari 15 tahun,"ujar Gemilang.
Gemilang mengatakan, pelabuhan Priok menjadi barometer pergerakan logistik nasioanal sebab lebih dari 65% lalu lintas barang ekspor impor maupun antar pulau kebutuhan nasional dikapalkan melalui pelabuhan tersebut.
"Kalau kegiatan di Pelabuhan Priok bisa di efisiensikan sudah tentu logistik nasional juga bisa lebih efisien,"ujarnya.
