Bisnis.com, BANDUNG - DPRD Jawa Barat mempertanyakan kinerja sertifikasi tenaga kerja di kawasan industri yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjelang masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015.
Ketua Komisi B DPRD Jabar Selly Gantina menilai sampai saat ini Pemprov Jabar terlihat masih belum serius dalam menyikapi MEA.
Hal ini terlihat dari belum dimilikinya desain untuk mengantisipasi kebijakan yang berlaku di seluruh kawasan Asia Tenggara itu. "Belum ada upaya dalam melindungi produk dan tenaga kerja asal Jabar," katanya di Bandung,Selasa (12/8/2014).
Sebagai contoh, dia menunjuk di bidang industri dimana Pemprov Jabar belum melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja asal Jabar. Menurutnya di kawasan industri, saat ini pekerjanya tidak bersertifikat atau sarjana. "Sementara setiap tahun mereka demo menuntut peningkatan upah minimum," katanya.
Kalau ini terus terjadi sementara pemerintah tidak mengantisipasi, pihaknya khawatir investor mempekerjakan buruh-buruh dari Vietnam, Philipina, atau Thailand dengan pertimbangan gajinya lebih murah dan telah bersertifikat.
Menurutnya sejumlah negara ASEAN telah menyiapkan tenaga kerjanya yang pandai berbahasa Indonesia.
"Ada juga pengacara, dentist, hingga auditor dari negara lain yang siap kerja di Indonesia. Mereka sudah bisa bahasa Indonesia. Ini mungkin terlihat sepele, tapi harus diperhatikan," katanya.
Selly pun menilai, pemerintah belum melakukan upaya serius dalam menguatkan produk-produk asal Jabar agar bisa memenangkan persaingan. Sebagai mitra kerja Dinas Pertanian, menurut Ketua Komisi B ini, produk pertanian Jabar belum mampu bersaing dengan produk serupa asal negara lain.
Selain itu, secara umum, Pemprov Jabar harus mempunyai peraturan daerah yang mampu melindungi perekonomian Jabar, mulai dari produk, tenaga kerja, jasa, dan pelaku usaha itu sendiri. "Gubernur tidak perlu takut. Bersama biro atau asisten ekonomi, buat perda atau pergub yang betul-betul melindungi perekonomian Jabar," katanya.
Aturan ini nantinya mewajibkan setiap pelaku usaha atau aktifitas ekonomi yang masuk ke Jabar untuk mengikuti. Selly berpendapat, semua itu tidak sulit dan bisa dilakukan, asalkan pemerintah memiliki keseriusan dan kemauan yang kuat.
Menurutnya Pemprov tinggal menentukan sektor mana saja yang harus diantisipasi seiring berlakunya MEA ini, untuk selanjutnya menjadi prioritas dalam rangka penguatannya.
"Ada sektor industri, perikanan, pertanian, pengolahan produk. Perencanaannya harus dimiliki oleh setiap SKPD, karena kan leading sectornya di situ," katanya.
Terpisah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mengaku terus memacu peningkatan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi.
Hal tersebut dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif, dan berdaya saing yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertans Jabar Jhony Dharma menargetkan penyerapan pelatihan tersebut hingga akhir tahun ini mencapai 3.500 orang dengan jumlah anggaran mencapai Rp8 miliar.
“Dengan pelatihan berbasis kompetensi ini diharapkan mampu meyiapkan SDM yang siap pakai, terutama untuk sektor padat karya,” katanya kepada Bisnis.
Meski demikian, ujarnya, merubah skill atau kemampuan pada tenaga kerja tidak mudah karena budaya yang dimiliki mereka. Apalagi, katanya, saat digulirkannya pasar bebas Asean 2015 karena tenaga kerja dalam negeri harus bersaing dengan tenaga kerja luar negeri.
“Pada 2015 kaitan dengan kompetensi lowongan yang diminta, bisa saja sulit untuk dipenuhi karena keterbatasan keahlian calon tenaga kerja,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
