Bisnis.com, MANADO—Rencana kebijakan larangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai harus diikuti oleh daerah lain untuk meringankan beban subsidi negara.
Wakil Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan apresiasi rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menghapuskan BBM bersubsidi di Ibu Kota mulai Januari tahun depan.
Menurutnya, DKI Jakarta sudah menjadi satu-kesatuan dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
“Saya kira bila hanya Jakarta, itu tidak akan berpengaruh signifikan, apalagi Jakarta telah menyatu dengan Bodetabek lain,” ujarnya di sela-sela acara diskusi ekonomi dan keuangan regional di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Senin (11/8/2014).
Selain itu, langkah tersebut harus diikuti oleh daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan daerah lainnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya sedang membuat peraturan untuk menghapuskan BBM bersubsidi di Jakarta.
Langkah ini dilakukan untuk membantu pemerintah pusat yang sedang berupaya mengurangi beban subsidi BBM yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Selain itu, upaya untuk mencapai penghapusan subsidi BBM dalam waktu 3 tahun.
