Bisnis.com, JAKARTA—Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) periode Januari-Juli 2014 cenderung stagnan, dengan hanya naik tipis 0,17% menjadi 102,12 atau lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat turun 1,09 poin menjadi 104,58.
Berdasarkan data BPS, NTP pada Juli 2014 secara nasional naik 0,14% menjadi 102,12 dari bulan sebelumnya 101,98. Capaian tersebut merupakan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di 33 provinsi di Indonesia.
NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani, dengan indeks harga yang dibayar guna keperluan konsumsi rumah tangga serta keperluan produksi pertanian. Dengan demikian, NTP juga menjadi indikator kesejahteraan petani.
Kepala BPS Suryamin mengatakan kenaikan NTP pada Juli 2014 disebabkan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.
“Kenaikan NTP Juli 2014 disebabkan oleh naiknya NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,15%, peternakan 0,71%, dan perikanan 0,97%. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan NTP, yakni tanaman pangan sebesar 0,19% dan hortikultura 0,18%,” ujarnya.
Dari 33 pronvinsi, lanjut Suryamin, sebanyak 19 provinsi tercatat mengalami kenaikan NTP dan sisanya mengalami penurunan. Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1,16%, dan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara 1,26%.
Menurutnya, kenaikan NTP di Kepulauan Bangka Belitung disebabkan NTP komoditi lada atau merica yang naik 2,24%. Sedangkan penurunan NTP di Sumatera Utara karena NTP komoditi kopi yang turun hingga 7,48%.
Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) I Kadek Dian Sutrisna Artha mengatakan kesejahteraan petani Indonesia sulit ditingkatkan, antara lain dikarenakan keterbatasan informasi.
“Petani tidak memiliki akses terhadap pasar, sehingga bargaining power mereka rendah. Jadi meski harga naik, mereka tidak merasakan, justru pedagang atau pengumpul yang diuntungkan. Ini harusnya yang menjadi concern pemerintah,” jelasnya.
Kadek menilai sektor pertanian menjadi sektor dengan risiko usaha yang paling tinggi. Selain keterbatasan informasi, lanjutnya, input yang diperlukan juga terlampau tinggi. Alhasil, margin yang di dapat petani kian menipis.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah yang akan datang dapat memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani. Seperti diketahui, NTP sepanjang 2013 mencatatkan rekor terendah sejak 1996 yang lalu.
Dalam meningkatkan kesejahteraan petani, Kadek mengusulkan beberapa langkah a.l. pertama, fungsi Bulog guna memberikan kepastian harga jual komoditas tersebut dikembalikan.
Kedua, peningkatan akses informasi pasar terhadap petani.
Ketiga, perbaikan infrastruktur terutama terhadap konektivitas desa ke kota guna mengurangi biaya produksi.
Menurut Kadek, input yang dibutuhkan petani saat ini lebih banyak diproduksi di kota, sehingga konektivitas yang memadai mutlak diperlukan.
“Saya kira pemerintah perlu membantu petani dari sisi input atau biaya produksi karena kenaikan output atau harga jual komoditas justru cenderung menaikkan inflasi. Akibatnya, kesejahteraan petani malah kian terpuruk,” tuturnya.
