Bisnis.com, BANDUNG—Japan Indonesia Consultant Agency (JICA) siap melanjutkan proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) yang terkendala perizinan di sejumlah kementerian.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Denny Juanda mengatakan pihak JICA sudah meminta digelarnya pertemuan khusus terkait proyek BIUTR dengan Pemprov Jabar pada pekan ini. Pihaknya mengaku sudah menangkap sinyal JICA hendak mengambil alih kelangsungan proyek tersebut. “Mereka ingin proyek [BIUTR] jadi, kepentingannya itu,” katanya di Bandung, Senin (14/7/2014).
Berdasarkan pembicaraan awal dengan JICA, pihak Jepang tertarik untuk mengambil sisi konstruksi proyek tersebut dengan skema awal yang ditetapkan Bappenas yakni public private partnership (PPP). Menurutnya selain pihak swasta terlibat, ada kemungkinan pihak Jepang memberikan dana pinjaman.
“Mereka juga berencana ikut lelangnya, sementara pengadaan tanahnya dari Pemprov,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan JICA dalam proyek tol lingkar dalam kota Bandung tersebut mirip dengan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu). Meski Jepang terlibat dalam perencaan awal, namun kontruksi tol tersebut untuk seksi I akhirnya dimenangkan perusahaan dari China.
“JICA menilai proyek itu strategis mengingat Bandung Raya sebagai salah satu pusat kegiatan nasional,” katanya.
Proyek BIUTR sendiri sebetulnya sudah ditendang dari PPP Book 2013 lalu oleh Bappenas. Denny menilai dengan masuknya JICA ke dalam proyek ini, pihaknya akan bersama-sama mengkaji ulang BIUTR. Menurutnya Pemprov Jabar kesulitan membebaskan lahan karena masih berkutat pada adanya tanah negara yang butuh kepastian hukum.
Kesulitan menerbitkan surat penetapan lokasi BIUTR yang dikenal dengan SP2LP, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menerbitkan rekomendasi teknis kepada Gubernur. Denny mengatakan gubernur tidak bisa mengeluarkan teknis trase BIUTR karena ada 16 kementerian belum merespon terhadap peraturan kepala BPN RI No.2/2011 dimaksud.
Beleid tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala BPN RI No 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang ditetapkan 4 Pebruari 2011 lalu.
“Itu surat tidak dijawab-jawab, ketika kementerian itu ditanya mereka bilang nggak punya aset yang punya Kementerian Keuangan,” paparnya.
Persoalan ini menurutnya membuat posisi pembebasan lahan BIUTR yang memakan panjang 27,257 kilometer tersebut sampai saat ini masih nol. Surat penetapan itu mensyaratkan harus ada evaluasi teknis dari BPN, sementara lembaga yang mengurus pertanahan tersebut enggan melakukan evaluasi jika belum ada izin prinsip dari kementerian.
“Kita berharap Menko [Chairul Tanjung] bisa memandu ini agar persetujuan keluar dari satu pintu,” katanya.
Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Jabar Dadang Suharto mengatakan salah satu ruas BIUTR nantinya akan terhubung dengan interchange ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (BLA) Gedebage, Kota Bandung. Menurutnya interchange sepanjang kurang lebih 2 kilometer ini diperuntukan untuk menunjang acara pembukaan PON 2016.
Saat ini kondisi akses ke stadion menurutnya sangat tidak memungkinkan.
“Apalagi buat keluar masuk transportasi acara berskala besar seperti PON. Untuk itu kita buka akses ke Stadiun di Gedebage, dari kilometer 149 sampai Jalan Soekarno Hatta dan Terminal Peti Kemas Bandung,” paparnya.
Dadang menjelaskan untuk membebaskan lahan ini pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp26 miliar. Biaya besar ini menurutnya memperhitungkan lahan di Bandung timur yang kenaikannya sangat tinggi.
“Terlebih, proyek tol ini terhubung dengan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR),” katanya.
Proyek BIUTR yang diprediksi memecah kemacetan Kota Bandung direncanakan akan memiliki panjang jalan keseluruhan 27,257 kilometer, dan terbagi dalam dua segmen. Menurutnya, segmen pertama yaitu Pasteur-Cileunyi dengan panjang 20,6 kilometer merupakan segmen Timur-Barat. Sementara segmen kedua adalah Ujungberung- Gedebage sepanjang 6,7 kilometer yang disebut segmen Utara-Selatan.
