Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bukan untuk Investasi, Pengalihan Rumah Berubsidi Diperketat

Kementerian Perumahan Rakyat mencoba memperketat pengaturan pengalihan rumah sederhana tapak maupun susun sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga hunian bersubsidi.
Fatia Qanitat
Fatia Qanitat - Bisnis.com 26 Juni 2014  |  15:22 WIB
Bukan untuk Investasi, Pengalihan Rumah Berubsidi Diperketat
Rumah bersubsidi. Pengalihan diperketat karena bukan untuk investasi - Bisnis
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perumahan Rakyat mencoba memperketat pengaturan pengalihan rumah sederhana tapak maupun susun sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga hunian bersubsidi.

Setelah memastikan adanya pemberian subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%, pengaturan pengalihan disusun secara lebih terperinci dengan penekanan pada pemberian sanksi.

Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 3/2014 tentang FLPP dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui KPR, terdapat bab khusus yang menjelaskan tetang tata cara pengalihan hunian bersubsidi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengatakan ketentuan ini disusun untuk mengendalikan harga, dan menghindari pembelian rumah bersubsidi dengan tujuan investasi.

“Kalau motifnya bukan untuk dipakai sendiri, jangan membeli rumah bersubsidi. Jelas nantinya malah akan merugi, karena ada denda yang melekat di sana,” katanya dalam  rilis Kemenpera,  Kamis (26/6/2014).

Hunian bersubsidi hanya dapat disewakan atau dialihkan kepemilikannya sebelum lima tahun hanya bila ditujukan untuk alasan pewarisan, peningkatan sosial ekkonomi, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Selain itu, terdapat tata cara pengalihan yang hanya bisa dilakukan melalui badan pelaksana, atau karena badan tersebut belum terbentuk, maka sementara dialihkan kepada Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan.

Harga jual dari rumah tersebut juga telah dibatasi sesuai ketetapan pemerintah dan tidak bisa dijual mengikuti pertumbuhan harga yang terjadi di pasar komersial. Jika dijual tidak melalui badan, pemilik wajib mengembalikan seluruh kemudahan kepada pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenpera
Editor : Ismail Fahmi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top