Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SDM PERTANIAN: Pemerintah Diminta Beri Insentif Lulusan Universitas

Kalangan ahli dan pakar meminta kepada pemerintah untuk menyediakan insentif bagi lulusan universitas agar tertarik untuk terjun ke sektor pertanian dan perikanan. Hal ini untuk mengatasi minimnya sumber daya manusia terdidik dan terlatih di itu.
Sektor pertanian juga harus didesain menjadi usaha yang bankable. /bisnis.com
Sektor pertanian juga harus didesain menjadi usaha yang bankable. /bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan ahli dan pakar meminta kepada pemerintah untuk menyediakan insentif bagi lulusan universitas agar tertarik untuk terjun ke sektor pertanian dan perikanan. Hal ini untuk mengatasi minimnya sumber daya manusia terdidik dan terlatih di sektor pertanian dan perikanan.

"Pola regenerasi petani dan nelayan harus dilakukan secara terencana, tidak bisa lagi mengandalkan regenerasi alami," ujar Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (Pispi) Arif Satria, Sabtu (21/6/2014).

Dengan mengutip data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Unesco, lulusan pertanian dan perikanan hanya 3%-5% dari total lulusan, atau sekitar 100.000 orang per tahun.

Globalisasi di semua sektor, kata Arif, mengharuskan pertanian dan perikanan mengikuti perkembangan dan mewajibkan adanya transfer ilmu pengetahuan serta teknologi penyuluhan berbasis cyber extension.

Pasalnya, Arif menjelaskan sektor pertanian bagi bangsa Indonesia masih memegang peran kunci dalam pengembangan perekonomian nasional.

Peran tersebut antara lain sebagai penyedia pangan bagi 245 juta penduduk, lalu 38,07 juta lapangan kerja atau sekitar 30% dari total tenaga kerja, penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah.

Selain itu, dia menuturkan sektor pertanian setiap tahunnya menyumbangkan 14,72% dari total pendapatan domestik bruto (PDB), penghasil devisa negara sebesar US$43,37 miliar dan sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan.

Di sisi lain, Arif mengatakan sektor pertanian juga harus didesain menjadi usaha yang bankable, dengan memperhatikan mitigasi resiko atas volatilitas yang ada. "Pemerintah bertanggung jawab mengadakan asuransi pertanian dan tata-niaga hasil pertanian yang melindungi pelaku usaha tani," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arys Aditya
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper