Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerjasama dengan pemerintah Fiji dalam meningkatkan produksi ikan demi menopang ekonomi negara dari bidang perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan kerjasama bilateral yang telah berjalan diperkuat melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Fiji Josaia Voreqe Bainimarama pada Rabu (18/6) di Fiji.
“Kesepakatan ini atas keinginan bersama sebagai upaya menciptakan kerja sama saling menguntungkan dan peningkatan hubungan antara kedua negara terutama di bidang kelautan dan perikanan”, ujar Sharif dalam keterangan resmi, Kamis (19/6/2014).
Sharif menambahkan, dalam implementasinya, kedua negara akan bekerja sama untuk mengembangkan, mendorong, mempromosikan kerjasama dan saling konsultasi pada berbagai bidang kelautan dan perikanan.
Diantaranya, perikanan tangkap berkelanjutan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengolahan dan pengembangan hasil perikanan. Kemudian, inspeksi dan karantina ikan, penelitian, pengembangan dan peningkatan kapasitas, layanan armada dan teknis perikanan.
“Termasuk melakukan penguatan masyarakat pesisir dan pengelolaan pesisir terpadu, serta mencegah, menghalangi dan menghapuskan praktek IUU Fishing [penangkapan ikan ilegal],” imbuhnya.
Dia menjelaskan, penandatanganan memorandum saling pengertian ini akan menyediakan kerangka bagi kedua negara untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama kelautan dan perikanan.
Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Hutan, Republik Fiji telah melaksanakan kerja sama teknis di bidang kelautan dan perikanan.
Pertama, kerja sama teknis Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Rumput Laut pada 2012 yang dilanjutkan dengan pembentukan Pusat Rumput Laut di Suva. Pelatihan tersebut dilaksanakan bersama dengan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) dan Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva.
Kegiatan kerja sama teknis kedua ialah Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan yang dilaksanakan bersama oleh KKP, Kemlu, KBRI Suva dan Kementerian Urusan Wanita Fiji, dengan tenaga ahli pada pelatihan tersebut disediakan oleh KKP.
Pelatihan tersebut akan dilanjutkan dengan pembentukan Pusat Kerupuk di Namotomoto, Nandi pada 2014. Dia mendukung penuh pendirian pusat kerupuk tersebut, termasuk memenuhi permintaan pelatihan selama satu bulan, penyediaan tenaga ahli pengolahan kerupuk ikan serta bantuan mesin dan peralatan pengolah kerupuk ikan.
Selain itu, menurut Sharif, sebagai bagian dari upaya implementasi kerja sama kelautan dan perikanan, KKP berharap agar kedua pihak untuk segera dapat menjajaki kerja sama teknis di bidang perikanan tangkap.
“Saya percaya banyak sekali peluang kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan di bidang ini”, ujarnya.
Sejak dibukanya hubungan diplomatik Indonesia – Fiji pada 1974 dan Kedutaan Besar RI di Suva, ibukota Fiji pada 2002, kedua negara senantiasa berusaha memperkuat kerja sama bilateral di sektor kelautan dan perikanan.
“Hal tersebut dinilai wajar karena Indonesia dan Fiji memiliki banyak kesamaan sebagai negara kepulauan dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah,” tukas Sharif.
