Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

HUNIAN BERIMBANG: Kemenpera Laporkan 60 Pengembang

Kementerian Perumahan Rakyat melaporkan 60 pengembang di Jabodetabek kepada Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pelanggaran terhadap ketentuan hunian berimbang.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 13 Juni 2014  |  22:56 WIB
HUNIAN BERIMBANG: Kemenpera Laporkan 60 Pengembang
Ilustrasi - Bisnis.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat melaporkan 60 pengembang di Jabodetabek kepada Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pelanggaran terhadap ketentuan hunian berimbang.

Menpera Djan Faridz mengatakan kementerian melalui pelaporan itu meminta Kejaksaan Agung melakukan pengusutan atas temuan hasil kajian yang dilakukan sebelumnya.

"Hari ini saya melaporkan pengembang yang tidak melaksanakan hunian berimbang. Saya minta kejaksaan itu untuk melakukan pengusutan sebab ada pengembang yang tidak memenuhi aturan hunian berimbang," katanya, Jumat (13/6/2014).

Dalam kajiannya, Djan menyatakan Kementerian menemukan 60 pengembang di Jabodetabek belum memenuhi ketentuan tersebut.

Perusahaan-perusahaan properti, jelasnya, telah mengembangkan baik hunian mewah maupun hunian menengah. Namun, lanjutnya, para pengembang tersebut enggan mengembangkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dalam aturan tegas ditetapkan soal proporsi pembangunan 1:2:3 untuk hunian mewah, menengah dan murah. Atau pembangunan rusunami [rumah susun milik] 20% dari luas apartemen komersial yang dibangun," tegasnya.

Padahal, jelas Djan, bila seluruh pengembang itu melakukan kewajibannya tingkat kebutuhan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa ditekan.

Dia menjelaskan dengan asumsi pembangunan apartemen komersial seluas 10 juta m2 yang dilakukan pengembang itu di Jakarta dapat menyumbang sebanyak 2 juta m2 luas unit rusunami bagi MBR.

"Atau dapat 80.000 unit rusunami. Itu baru di Jakarta, belum Bekasi, Tangerang, dan lain-lain," ujarnya. Djan menuturkan pada Senin (16/6/2014) kementerian akan melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada Polri.

Adapun, ketentuan hunian berimbang tertuang dalam Undang-Undang No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No.20/2011 tentang Rumah Susun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenpera hunian berimbang inventarisasi hunian berimbang
Editor : Nurbaiti
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top