Bisnis.com, JAKARTA—Program pembangunan ekonomi dari calon wakil presiden Hatta Rajasa yang tetap ngotot merealisasikan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dengan dana ratusan trilun dikritik ekonom.
Syarkawi Rauf, ekonom Universitas Hasanuddin, menyebut pembangunan JSS memang akan mampu mengatasi masalah penumpukan truk pengangkut barang di Pelabuhan Merak pada saat cuaca buruk dan hari raya.
“Namun, dampak negatifnya adalah meningkatnya beban ekonomi pulau Jawa, khususnya Jakarta. Pemusatan kekuatan ekonomi akan semakin tinggi yang saat ini 52% di Jawa dan 23% di Sumatera,” katanya kepada Bisnis, Selasa (10/6/2014)
Tidak hanya itu, lanjutnya, pembangunan JSS akan menyerap semua sumber daya ekonomi ke Jawa dan Sumatera sehingga daerah lain di kawasan timur Indonesia (KTI) akan semakin terbelakang.
Menurutnya, saat ini perekonomian Jawa dan Sumatera sudah terintegrasi kuat yang berbeda dengan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang satu sama lain tidak memiliki hubungan dagang langsung.
“Seharusnya, pembangunan lebih difokuskan untuk membangun moda transportasi laut disertai sarana pendukungnya, seperti pelabuhan, terminal kontainer, kawasan pergudangan, kawasan industri, dan jalan bebas hambatan sebagai penghubung ke pelabuhan.”
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu menyarankan fokus pembangunan ke depan sebaiknya bukan membangun JSS, tetapi mengupayakan tol laut yang menjadi pendulum nusantara yaitu dengan kapal ukuran besar.
Kapal ini akan menjamin kelancaran distribusi barang ke pelabuhan-pelabuhan besar, mulai dari Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, pelabuhan Makassar, hingga Sorong dan Jayapura.
Adapun, pelayanan distribusi ke pelabuhan-pelabuhan lain yang lebih kecil menggunakan kapal laut dengan ukuran lebih kecil. Sementara itu, katanya, khusus untuk Sumetra, pengembangan transportasi darat dari Banda aceh ke lampung seharusnya menjadi prioritas daripada mengalokasikan investasi membangun JSS.
“Pembenahan transportasi laut akan berdampak luas terhadap perlunya pengembangan industri perkapalan nasional dengan memfokuskan PT PAL untuk kapal-kapal ukuran besar dan PT IKI di Makassar, perusahaan pembuat kapal di Banjarmasin dan Ambon difokuskan untuk membuat kapal ukuran kecil,” katanya.
DAERAH TIMUR INDONESIA
Strategi ini, sebutnya, akan meredistribusi pembangunan ekonomi dari yang saat ini terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra ke daerah-daerah di timur Indonesia.
Langkah lain yang harus segera dilakukan adalah mempercepat realisasi pembangunan trans-Kalimantan, trans-Papua, trans-Sulawesi, dan trans-Sumatra yang tidak jalan dalam beberapa tahun terakhir.
Terhambatnya pembangunan jalan di luar Jawa berdampak pada mahalnya distribusi barang dari sentra-sentra pertanian ke pusat industri dan pelabuhan dalam satu pulau.
Selain itu, menurut Syarkawi, pemerintah ke depan perlu menyelesaikan masalah keterbatasan energi listrik di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua dan Sumatra untuk menunjang pembangunan industri pengolahan. “Saat ini sangat sulit mendorong industrialisasi di luar Jawa karena defisit energi dan infrastruktur jalan yang tidak memadai.”
