Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan Indonesia Ali Wardhana mendapat penghargaan Wirakarya Adhitama (Lifetime Achievement Award) yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (Iluni) FEUI.
Penghargaan khusus yang diberikan untuk tokoh yang memiliki keutamaan karya yang bersifat insiparif dan memberikan teladan ini diberikan hari ini, Jumat (6/6/2014) di Jakarta.
Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada 1999-2004, Anwar Nasution membeberkan tujuh jasa Ali Wardhana, tokoh yang pertama kali memperkenalkan strategi pinjaman pemerintah dan disiplin fiskal APBN tersebut.
Pertama, Ali dinilai berperan penting dalam penyusunan dua dari tiga platform program Kabinet Ampera, pemerintahan baru Suharto.Platform pertama berupa kesimpulan Pekan Seminar yang diadakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Sementara platformkedua berupa kesimpulan simposium kebangkitan semangat 1966.
Kedua, jasa Ali dalam pengenalan strategi pinjaman negara dan disiplin fiskal APBN Orde Baru. Disiplin fiskal Orde Baru dengan membelanjai seluruh defisit APBN dengan Official Development Aid (ODA) dari negara-negara donor Barat dengan syarat syang sangat lunak.
“Selain menutup defisit APBN, pinjaman luar negeri juga sekaligus digunakan untuk menutup defisit neraca berjalan pada neraca pembayaran luar negeri,” ujarnya.
Ketiga, penggantian multiple exchange rate dengan satu kurs mata uang serta penghapusan kontrol devisa dan menggantikannya dengan sistem kurs devisa bebas pada awal 1970-an. Langkah ini dinilai bertolak belajang dengan urutan kebijaksanaan baku dalam teori ekonomi yang mengatakan hendaknya terlebih dahulu melakukan liberalisasi pada neraca perdagangan terlebih dahulu sebelum liberalisasi neraca modal.
Keempat, Ali dinilai telah menyelamatkan ekonomi nasional dari penyakit the Dutch disease akibat boom migas yang terjadi selama lebih dari 10 tahun, periode 1973-1982.
“’Uang minyak’ digunakan untuk melakukan penguatan pondasi ekonomi nasional berupa ekspansi perbaikan infrastruktur,” paparnya.
Kelima, mantan menteri keuangan terlama itu disebut-sebut telah memikirkan pengurangan pembelanjaan twin deficits (APBN dan neraca berjalan) dari ketergantungan pinjaman luar negeri. Mantan dekan FEUI ini telah melakukan modernisasi dan reformasi sistem perpajakan 1983, serta mendorong pengembangan ekspor non-migas utamanya berupa produk industri manufaktur.
Keenam, sejak dimulainya Pelita I 1969, APBN terbagi dalam dua anggaran yakni anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Selain bersumber dari bantuan dan pinjaman luar negeri, anggaran pembangunan juga berasal dari surplus penerimaan negara setelah dikurangi belanja rutinnya.
“Anggaran rutin dalam APBN dikontrol oleh Departemen Keuangan sementara anggaran pembangunan berada di bawah kendali Bappenas,” tuturnya.
Ketujuh, adanya peningkatan kemampuan pejabat daerah dan departemen yang dilakukan melalui pendidikan di berbagai universitas terkemuka di dalam negeri.
Terakhir, pria kelahiran Solo, 6 Mei 1928 ini dinilai berhasil memimpin Board of Governors Bank Dunia dan IMF periode 1971-1972.
