Bisnis.com, JAKARTA - Investor China kembali melirik Indonesia untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian (smelter) di Kalimantan Barat dengan investasi US$1,6 miliar.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan pihaknya kedatangan tamu dari Guang Xi Zhuang Autonomous Region of the People's Republic of China. Kedatangan tersebut bertujuan untuk membicarakan rencana investasi pembangunan smelter aluminium di Kalimantan dengan nilai investasi US$1,6 miliar. Diperkirakan, smelter akan berkapasitas 300.000 ton per tahun.
“Dia datang mewakili pemerintah provinsi Guang Xi, ini salah satu tindak lanjut dari pertemuan antar pemerintah pada Oktober tahun lalu,” kata Hidayat di Kemenperin, Jumat (6/6/2014).
Nantinya, pihak investor akan mengajak partner lokal untuk bekerja sama, terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, seperti bauksit dan alumina. Kemungkinan, kata Hidayat, investor ini akan bekerja sama dengan PT Aneka Tambang dalam pemenuhan bahan baku. “Kalau Tiongkok seperti itu, pemerintahnya dulu datang, nanti investornya akan menyusul. Jadi, diwakili pemerintahnya dulu,” tambah dia.
Adapun, smelter diperkirakan akan beroperasi dalam waktu 2 tahun-3 tahun. Saat ini, pihak Tiongkok masih melakukan feasibility study. Menurut Hidayat, selain akan membangun smelter, investor-investor yang berasal dari Provinsi Guang Xi ini juga tengah membangun kawasan industrial park di Bekasi. Rencananya, kawasan industri tersebut akan fokus untuk mengembangkan industri elektronik dan komponen otomotif.
Wei Ren, Juru Bicara Delegasi Pendamping dari Provinsi Guang Xi mengatakan untuk rencana pembangunan smelter di Kalimantan, selain akan membangun smelter investor juga akan membangun pelabuhan dan pembangkit listrik. Sedangkan untuk kawasan industri di Bekasi, investor akan fokus untuk mengembangkan berbagai industri manufaktur.
Adapun, kawasan industri di Bekasi itu dibangun di atas lahan 10 hektar. “Kami mencoba untuk membangun logistic center untuk memudahkan industri,” kata dia.
Hidayat menambahkan investor China memang sedang berbondong-bondong membangun industri di dalam negeri. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh pemerintah Tiongkok yang mulai mengarahkan industrinya untuk berinvestasi di negara-negara yang memiliki pasar yang tinggi. Selama ini, kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok didominasi oleh pedagangan. Namun, sejak Perdana Menteri Tiongkok ke Indonesia Oktober lalu, pemerintah Indonesia meminta agar dominasi perdagangan harus diakhir.
“Harus lebih banyak membangun industri manufaktur, kerjasama investasi, bukan hanya perdagangan.”
