Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta industri baja hilir tidak khawatir dengan pemberlakuan penerapan larangan terbatas pada impor baja boron.
Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan industri baja hilir yang pada dasarnya menggunakan boron tidak perlu khawatir dengan penerapan lartas ini.
Menurutnya, importir produsen masih bisa tetap melakukan impor asalkan menyerahkan dokumen atau kelengkapan tentang kebutuhan impor boron yang diperlukan.
Nantinya, pemerintah akan meneliti apakah baja boron yang diimpor digunakan untuk kapasitas produksi atau justru malah digunakan untuk dijual kembali.
“Tidak perlu khawatir, nanti semua akan didata. Keputusan ini sudah ditetapkan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri,” kata Harjanto ketika dihubungi Bisnis, Kamis (5/6/2014).
Sementara itu, Hartarto Ciputra, perwakilan dari PT Unison Indonesia yang bergerak di sektor industri baja hilir yang melakukan produksi baut dan mur mengatakan pemerintah tidak fair karena selalu mendahulukan kepentingan industri hulu dibandingkan dengan hilir.
Dia menjelaskan, untuk industri baut dan mur, pihaknya menggunakan bahan baku wire rod dengan nomor HS 7227 dengan bea masuk 0%. Alternatif non-boron adalah wire rod non alloy dengan homor HS 7213, dengan bea masuk juga 0%.
Menurutnya, industri baut dan mur sangat memerlukan material boron karena penambahan boron meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit dapat membantu meningkatkan kualitas mampu tempa (cold formability) dan kemampuan bahan untuk dibentuk/ditempa tanpa pecah).
Selain itu, meningkatkan kualitas mampu keras (hardenability), kemampuan material terhadap perlakuan heat treatment untuk diperkeras menjadi baja). “Tanpa bantuan boron, maka proses produksi menjadi sulit dan rawat cacat produksi,” kata dia dalam surat elektronik.
Pihaknya menilai, selama ini informasi dari Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) selalu cenderung berpihak ke industri hulu dan menyudutkan industri hilir pengguna bahan baku.
Dia mengatakan bahan baku impor (wire rod) memiliki kualitas yang jauh di atas kualitas produksi nasional. Produksi nasional masih menggunakan scrap (besi tua) sebagai bahan baku, sedangkan wire rod impor menggunakan bahan baku iron ore, sehingga kualitasnya berbeda cukup signifikan. Demikian pula teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi yang sudah tidak efisien.
Dia menceritakan, pada pertengahan 2013, Kementerian Keuangan meminta pertimbangan teknis ke Kemenperin mengenai HS 7225, 7227, 7228, 7229.
Setelah melalui serangkaian rapat antara industri hulu dengan hilir yang diakomodir oleh dirjen ILMEA, pada 11 Februari 2014 yang diadakan di Gedung Kementrian Perindustrian, sudahh diputuskan bahwa nomor HS 7227 direkomendasikan untuk tidak disertakan dalam aturan lartas ke Kemendag dan ke Kemenkeu.
“Ini ironis dimana kami sebagai pelaku industri dituntut untuk selalu melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan efisiensi, sedangkan industri hulu lebih mengedepankan terobosan-terobosan dan lobi-lobi kuat untuk menutupi inefisiensi mereka,” tambahmya.
Perlu diketahui, aturan tata niaga impor berupa Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah diteken oleh Mendag Muhammad Lutfi pada 2 Juni 2014. Selanjutnya, aturan yang mengatur importasi tersebut akan dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan.
Sebelumnya, perusahaan baja seperti Krakatau Steel dan Gunung Garuda mengkhawatirkan terus meningkatnya baja boron impor yang beredar di pasar dalam negeri. Beredarnya baja boron impor tersebut membuat pasar carbon steel (baja karbon) dalam negeri terganggu, bahkan berhenti produksi.
Ditengarai, ada indikasi baja boron impor yang beredar di dalam negeri tidak murni baja boron. Dengan kata lain, banyak importir yang melakukan kebohongan dengan hanya memasukkan unsur lain, misalnya sedikit boron tapi sudah menyebut itu baja boron hanya untuk mendapatkan bea masuk 0%.
