Bisnis.com, JAKARTA-- Di tengah munculnya pro kontra rencana kenaikan 10% biaya pelayanan peti kemas atau container handling charge, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memasukkan kinerja pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok masuk dalam hasil pemeriksaan yang signifikan pada semester II 2013.
Ketua BPK Rizal Djalil mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan operasional Pelabuhan Tanjung Priok tidak efektif dalam penjaminan kelancaran layanan kapal dan arus barang.
“Sistem informasi pelabuhan belum sepenuhnya terintegrasi dan mendukung kelancaran arus kapal dan barang,” ujarnya saat penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Jumat (24/5/2014)
Dari data IHPS II 2013 yang Bisnis akses di situs resmi BPK, rata-rata rasio perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penimbunan dengan ruang penimbunan yang tersedia atau Yard Occupancy Ratio (YOR) impor pelabuhan ini tidak memenuhi standar maksimal yang ditetapkan sebesar 65%.
YOR impor mengalami tren peningkatan, yakni pada 2013 (hingga Agustus) mencapai 89,17% naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 76,77%. Nilai terendah berada pada Agustus 2012 sebesar 61,86%.
Dari pemeriksaan BPK juga menunjukkan dwelling time (DT) impor tahun 2013 (hingga Agustus) mencapai 7,73 hari atau lebih tinggi 1,75 hari dibandingkan dengan tahun 2012. Kondisi angka YOR impor yang melebihi standar dan DT impor yang tinggi menunjukkan adanya risiko kongesti atau kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Selain itu, persentase jumlah kapal yang mempunyai waiting time (WT) melebihi standar selama satu jam meningkat dari 18,22% pada 2012 menjadi 22,08% pada 2013.
Tidak memadainya infrastruktur dan parkir juga menjadi hasil pemeriksaan BPK. Pola pergerakan truk pun belum ditata secara baik sehingga terjadi kepadatan lalu lintas dan terganggunya kelancaran arus barang.
Pemeriksaan kinerja pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok masuk dalam pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). .
“Pada semester II 2013, BPK melakukan PDTT atas 387 objek pemeriksaan,” ujar Rizal.
Pelabuhan Tanjung Priok masuk dalam PDTT dengan permasalahan signifikan. Hal tersebut dikarenakan temuan BPK terjadi di banyak entitas dan hasi pemeriksaan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat saat ini maupun masa mendatang.
