Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah baru nantinya disarankan untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan yang ada saat ini. Perbaikan tersebut meliputi aspek sumber daya manusia (SDM) maupun regulasi.
Menurut peneliti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari A. Perdana, daya saing tenaga kerja Indonesia masih rendah.
“Skill-nya kurang, buktinya banyak opening tapi sedikit sekali yang qualified,” ujarnya di Jakarta, Jumat (23/5/2014)
Berdasar aspek pendidikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2014 menunjukkan pekerja yang tamat sekolah dasar ke bawah sebanyak 55,31 juta orang atau 46,8% dari total penduduk yang bekerja. Tamatan universitas hanya 8,85 juta orang.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2014 mencapai 7,2 juta orang.
Menurut Ari, sangat disayangkan jika permintaan upah cukup tinggi namun tidak dibarengi dengan produktivitas yang tinggi pula.
Hal ini akan berdampak pada kalahnya tenaga kerja Indonesia, terlebih saat masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
“Ya udah, perusahaan switch ke mesin, atau hire tenaga kerja kontrak bisa juga tenaga kerja murah dari negara lain,” paparnya.
Kondisi itulah yang membuat pemerintah perlu melakukan investasi terkait keterampilan tenaga kerja.
