Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian menargetkan draf sertifikasi keberlanjutan pengelolaan perkebunan karet selesai tahun ini.
"Draf sudah, tentang HGU (Hak Guna Usaha), dll. Tahun ini kita lihat, bisa selesailah sertifikasi," ujar Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir, Selasa (13/5/2014).
Gamal menjabarkan nantinya semua komoditas pertanian akan memiliki sertifikasi demi mendorong komoditas tersebut berkualitas namun tetap prolingkungan.
Mengenai wacana pembentukan Komite Karet Asean, dia pesimis rencana itu dapat terlaksana dalam waktu dekat, sekalipun hal itu sangat penting bagi stabilitas harga karet dunia.
Pasalnya, jelas Gamal, negara produsen terbesar di Asean dan dunia, Thailand, sedang mengalami kemelut politik. "Thailand juga lagi ribut. Kita ada kebijakan pangkas produksi, melarang perluasan areal," tuturnya.
Dia mengatakan pemangkasan produksi adalah langkah temporer untuk menghindarkan petani dari kerugian yang lebih besar akibat kejatuhan harga.
Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan adanya gerakan karet. Namun, hal itu masih menunggu pemerintahan baru berjalan.
"Gerakan karet sudah diusulkan, tapi kan tergantung pemerintah baru, memakai APBN baru. Usulan anggarannya Rp2,5-3 triliun untuk gernas karet, khususnya replanting," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
