Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan groundbreaking mega proyek tol trans-Sumatra tidak dapat dilaksanakan sebelum masa pemerintahan baru.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan payung hukum penugasan BUMN untuk menggarap proyek jalan tol senilai Rp360 triliun tersebut tidak dapat dikejar sebelum masa kerja pemerintahan saat ini berakhir.
“Gak mungkin [groundbreaking]. Ditunjuk sekalipun tidak mungkin,” ujarnya pada akhir pekan ini.
Selain itu, untuk dapat memulai proyek tersebut, paling tidak kebutuhan tanah sudah dapat terpenuhi sehingga tidak terkendala dari sisi pengadaan lahan.
Meskipun begitu, Djoko menjamin, mega proyek trans-Sumatra akan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pemerintahan.
“Nanti ditunjuk oleh otoritas yang lebih tinggi, bisa saja dengan Keputusan Presiden. Yang penting ada syaratnya dulu yang menetapkan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
