Pengusaha Minta Proses Sertifikasi ISPO Diefisiensikan

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pebisnis kelapa sawit meminta pemerintah bersama dua komite sertifikasi kelapa sawit untuk menjalin komunikasi dan mengefisiensi proses sertifikasi.

Hal itu karena kedua sertifikat tersebut dinilai tidak bertentangan serta dapat menghemat biaya dan waktu bagi perusahaan.

“Bagi pengusaha, bedanya cuma satu, ISPO mandatory dan RSPO voluntary. Sudah, itu saja. Kami inginnya, kedua sertifikasi itu saling  mengakui,” ujar  Sekjen Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono di sela pelaksanaan Forests Asia Summit 2014, Selasa (6/5/2014).

Dia menjabarkan, prinsip sertifikasinya ISPO maupun RSPO secara umum sama, karena intinya menekankan kepada kenaikan standar praktek kelola yang dilakukan oleh perusahaan pengelola CPO.

Menurut catatan Kementerian Pertanian, sampai saat ini masih 40  perusahaan perkebunan kelapa sawit besar yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO, sementara yang sedang memproses sebanyak 150  perusahaan.

Menanggapi hal itu, Joko mengatakan bahwa asosiasi sendiri masih optimis bahwa bahwa akan lebih banyak lagi perusahaan yang akan mendaftarkan diri menempuh sertifikasi, karena ISPO adalah kewajiban yang berbasis regulasi.