Bisnis.com, JAKARTA--Menghilangkan subsidi pada bahan bakar fosil dan berbahaya merupakan cara yang paling menjanjikan bagi pemerintah untuk menuju ekonomi hijau atau yang lebih ramah lingkungan serta investasi pada energi terbarukan.
Hal itu disampaikan para ahli dalam acara Reforming Fossil Fuel Subsidies for an Inclusive Green Economy di Nairobi, Kenya pada Senin (28/4/2014). Menurut para pakar, subsidi bahan bakar fosil memberikan kontribusi terhadap ketidakstabilan fiskal dan merusak upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi dan lingkungan secara serius.
Baik subsidi ke produsen maupun konsumen, demikian para pakar, masing-masing menyebabkan efesiensi ke perusahaan energi milik negara serta menyebabkan konsumsi berlebihan para konsumen. Efeknya adalah polusi, kesehatan manusia dan gas rumah kaca.
"Kebijakan fiskal sangat penting dalam transisi ekonomi hijau. Dihadapkan oleh dunia fiskal yang terbatas, reformasi pemerintah mungkin muncul sebagai tantangan yang menakutkan," kata Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme (UNEP) Achim Steiner dalam keterangan resminya, Senin (28/4/2014)
Acara tersebut difokuskan pada bagaimana cara kebijakan fiskal dapat mengatasi efek buruk dari subsidi bahan bakar fosil. Selain itu, juga memperkuat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim baru-baru ini melaporkan bahwa emisi CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil dan proses industri, bertanggung jawab untuk sekitar 78% dari total kenaikan emisi gas rumah kaca antara 1970 dan 2010.
Secara global , subsidi bahan bakar fosil diperkirakan berada di kisaran US$ 500 miliar. IMF pernah memperkirakan bahwa subsidi setelah pajak mencapai US$2 triliun di seluruh dunia, terkait dengan biaya yang diakibatkan oleh polusi dan perubahan iklim. Di sisi lain, penghapusan subsidi terhadap bahan bakar fosil, juga dapat menurunkan 13% emisi karbon
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
