Bisnis.com, JAKARTA—Pusat minta pemerintah daerah lebih berkonsentrasi meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk mendongkrak serapan tenaga kerja yang masih minim.
Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan mayoritas pemerintah daerah tidak mempunyai program khusus untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
“Harusnya pemerintah di lingkup kawasan terkecil sudah mempunyai skema untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja,” katanya, Minggu (6/4/2014).
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemda bisa menjalankan program hanya dengan mengoptimalkan balai latihan kerja (BLK) yang saat ini dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.
“Namun lagi-lagi, pemda tidak memperhatikan BLK. Alhasil tidak ada kegiatan peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia [SDM] di daerah tersebut.”
Belum adanya program peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut, mengakibatkan sebanyak 7,39 juta penganggur dari 118,19 juta angkatan kerja dianggap menjadi beban daerah.
“Harusnya, pemerintah daerah mampu menjadikan jutaan penganggur sebagai aset daerah yang berpotensi mendongkrak perekonomian daerah.”
Kkarena itu pemerintah harus bekerja keras mengatasi pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerahnya.
“Dia [penganggur] akan menjadi aset kalau sudah mempunyai ketrampilan.”
Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut, diakui Reyna, sudah terjadi sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1999.
Sejak itu, seluruh masalah ketenagakerjaan yang biasanya ditangani pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Hal senada diungkap Amin Ahmad Balbaid, Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Kami sering memberikan pelatihan ketrampilan untuk calon tenaga kerja di daerah. Mereka kami didik untuk menjadi wirausaha atau pekerja.”
Namun, jelasnya, pelatihan tersebut belum mendapat dukungan positif dari pemerintah daerah. “Pemerintah sama sekali tidak mempunyai proyeksi penciptaan tenaga kerja yang kompeten sehingga keterampilan angkatan kerja di daerah sangat minim.”
